Relasi Hak Prerogatif Presiden Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan, Pengubahan, Dan Pembubaran Kementerian Negara
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji relasi hak prerogatif Presiden dan pertimbangan DPR dalam proses
pembentukan, perubahan, serta pembubaran kementerian negara di Indonesia. Meskipun hak
prerogatif merupakan otoritas eksekutif yang secara historis bersifat absolut, pengadopsian konsep
distribution of power dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern mengharuskan adanya
mekanisme checks and balances. Karena itu penelitian ini mempertanyakan 1) Bagaimana mekanisme
pengaturan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara? Dan 2) Bagaimana
bentuk relasi antara presiden dan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian
negara? Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menemukan: pertama,
membentuk, mengubah, dan membubarkan hak prerogatif presiden yang dibatasi dan/ atau diatur oleh
peraturan perundang-undangan, baik dasar hukumnya dan pelaksanaannya. Kedua, bentuk relasi hak
prerogatif presiden dan pertimbangan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran
kementerian negara dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang yang menghasilkan gambaran relasi
yang berbeda. Pertama, dari sudut pandang politik, maka bentuk relasi yang akan terlihat adalah
antagonistis atau akomodatif. Kedua, dari sudut pandang konstitusi presiden dan DPR diposisikan
dalam posisi yang sejajar sehingga keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk saling mengawasi
pelaksanaan hak prerogatif presiden. Dan ketiga, dari sudut pandang UU Kementerian Negara yang
memperlihatkan pengaruh DPR dalam mengatur pelaksanaan hak prerogatif presiden sekaligus
memperlihatkan pembatasan keterlibatan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden.
Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pertimbangan DPR, Pembentukan, Perubahan, dan
Pembubaran Kementerian Negara
Description
Arfiani, S.H., M.H ; Beni Kharisma Arrasuli, SHI, LLM
