UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

Relasi Hak Prerogatif Presiden Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan, Pengubahan, Dan Pembubaran Kementerian Negara

dc.contributor.authorRahmat Zidan, Setiawan
dc.date.accessioned2026-09-24T19:40:09Z
dc.date.issued2026-01-22
dc.descriptionArfiani, S.H., M.H ; Beni Kharisma Arrasuli, SHI, LLM
dc.description.abstractABSTRAK Penelitian ini mengkaji relasi hak prerogatif Presiden dan pertimbangan DPR dalam proses pembentukan, perubahan, serta pembubaran kementerian negara di Indonesia. Meskipun hak prerogatif merupakan otoritas eksekutif yang secara historis bersifat absolut, pengadopsian konsep distribution of power dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern mengharuskan adanya mekanisme checks and balances. Karena itu penelitian ini mempertanyakan 1) Bagaimana mekanisme pengaturan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara? Dan 2) Bagaimana bentuk relasi antara presiden dan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara? Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menemukan: pertama, membentuk, mengubah, dan membubarkan hak prerogatif presiden yang dibatasi dan/ atau diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik dasar hukumnya dan pelaksanaannya. Kedua, bentuk relasi hak prerogatif presiden dan pertimbangan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang yang menghasilkan gambaran relasi yang berbeda. Pertama, dari sudut pandang politik, maka bentuk relasi yang akan terlihat adalah antagonistis atau akomodatif. Kedua, dari sudut pandang konstitusi presiden dan DPR diposisikan dalam posisi yang sejajar sehingga keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk saling mengawasi pelaksanaan hak prerogatif presiden. Dan ketiga, dari sudut pandang UU Kementerian Negara yang memperlihatkan pengaruh DPR dalam mengatur pelaksanaan hak prerogatif presiden sekaligus memperlihatkan pembatasan keterlibatan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden. Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pertimbangan DPR, Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/27396
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectHak Prerogatif Presiden
dc.subjectPertimbangan DPR
dc.subjectPembentukan
dc.subjectPerubahan
dc.subjectPembubaran Kementerian Negara
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titleRelasi Hak Prerogatif Presiden Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan, Pengubahan, Dan Pembubaran Kementerian Negara
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2026-01-23
dcterms.referencesAndi Sofyan, and Nur Azisa. Hukum Pidana. Kadarudin. Makassar: Pustaka Pena, 2016. Arend Lijphart. “Presidentialism and Majoritarian: Theoretical Observations.” In Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, vii. I. USA dan Canada: Routledge, 2008. Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Edited by Oksidelfa Yanto. I. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018. Baron de Montesquieu. The Spirit of the Laws. Edited by Charles de Sendat. Translated by Thomas Nugent. Canada, 1748. Fajar Nur Dewata, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta. Pensil Komunika, 2010. Hans Klassen, Andrew James. “Separation Of Powers.” In Encyclopedia of Power, edited by Keith Dowding, vii–725. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States : SAGE Publications, Inc., 2011. Harold D. Lasswell, Abraham Kaplan, and Ronald Brunner. Power and Society: A Framework Fo Political Inquiry. III. New York: Routledge, 2017. Heather Leawoods. “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher.” Washington University Journal of Law & Policy 2, no. 1 (2000). I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. III. Jakarta Timur: Renadamedia Group (Divisi Kencana), 2019. Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, Oase Group, 2016. Jhonl W. Creswel. Research Design: Qualitative, Quantitative, Adn Mixed Methods Approaches. SAGE. 3rd ed. Uniter States: SAGE Publications, Inc, 2009. Accessed March 19, 2024. Jimly Asshiddiqie. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004. ________. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Edited by Rofiq, Budi, and Luthfi. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstttusi RI, 2006. www.mahkamahkonstitusi.go.id. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Moh. Kusnardi, and Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988. Nandang Alamsah, and et al. Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan. Surabaya: Unpad Press, 2017. Peter Mahmud Marzuki. Penelitan Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005. ________. Pengantar Ilmu Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017. Rahman Mulyawan. Sistem Pemerintahan Indonesia. 1st ed. Sumedang: Unpad Press, 2015. ________. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: Unpad Press, 2015. Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Edited by Sarjiyati. I. Karanganyar, 2020. Sulistyowati Irianto, and Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi. Yayasan Obor Indonesia, 2011. Widayati. Negara Hukum, Konstitusi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. I. Semarang: Unissula Press, 2016. B. Perturan Perundang-Undangan Undan-gundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pemerintah Pusat Indonesia. C. Artikel Pada Jurnal Ilmiah Abdul Gani, Shavira Yuniar, Joan David Chrisnando, Ariana Herawati, Griselda Uziel T, and Anggoro. “Penerapan Hak Prerogratif Presiden Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia.” In Webinar Strategi Peningkatan Sitasi Internasional, 1–11. Sura Baya: Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG), 2022. Ahirullah, Rajab, and Muhtar Said. “Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” Advances In Social Humanities Research 1, no. 9 (November 14, 2023): 1015–1031. Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus. “Format Hubungan Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Kabinet Di Indonesia.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 1, no. 1 (December 31, 2023): 975–988. https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/33. Ansori, Lutfil. “Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia.” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (December 25, 2023): 316–334. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/42086. AR, H. Fahmi Yoesmar, and Mahesa Rannie. “Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” In (Prosiding) Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum 2015, edited by Febrian, Vegitya Rahmadhani Putri, and Dian Afrilia, 21–32. Malang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015. Efriza, and Rochendi Suryadinata. “Analisis Perbandingan Pengelolaan Koalisi Dan Kinerja Kepemimpinan Antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Presiden Joko Widodo.” Jurnal Adhikari 2, no. 2 (2022). Efriza. “Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.” Jurnal Sosial dan Humaniora 3, no. 6 (2018). Farida Azzahra. “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 2 (June 30, 2021): 153. Fariz Monteza. “Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Pada Pengubahan Nomenklatur Kementerian Negara.” UNJA: Journal of Legal Studies 01, no. 01 (2023). Hasbullah, Sheyla Nichlatus Sovia Abdul Rouf, Andi Ardiyan Mustakim Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh Pandi Rais, Moch Choirul Rizal Fatimatuz Zahro’ Rizki Dermawan, and Muhammad Fajar Sidiq Widodo Rezki Suci Qamaria Hutrin Kamil. “Ragam Metode Penelitian.” In Analytical Biochemistry, 11:1–5. I. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/. Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Edited by Diah Safitri. I. Depok: Rajawali Pers, 2021. Isnawati, Adam Setiawan, Fatma Hidayati, and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. “The Indonesian President’s Prerogative Rights in the Appointment of Ministers After the Amendment to the 1945 Constitution.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2023). Jimly Asshiddiqqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Vol. 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. John A. Fairlie. “The Separation of Powers.” Michigan Law Review 21, no. 4 (February 1923): 393. Khairul Fahmi. “Hubungan Kekuasaan Presiden Dan Partai Politik Dalam Pembentukan Kabinet.” Jurnal Majelis: Media Aspirasi 1 (January 1, 2019): 1–11. ________. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2016). Kurniawan, Febriasnyah, and Retno Sari Handayani. “Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal 4, no. 2 (2022): 128–145. Mario Agritama S W Madjid. “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara.” Constitution Journal 1, no. 2 (December 9, 2022): 169–188. Mario Julyano, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” CREPIDO 1, no. 1 (2019). Ni’matul Huda. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8, no. 18 (2001). Saldi Isra. “Hubungan Presiden Dan DPR.” Jurnal Konstitusi 10, no. 3 (May 20, 2016): 399. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1032. Syofyan Hadi. “Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia.” Mimbar Keadilan (2014). Theresia, Anita Christiani. “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207. Abdul Gani, Shavira Yuniar, Joan David Chrisnando, Ariana Herawati, Griselda Uziel T, and Anggoro. “Penerapan Hak Prerogratif Presiden Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia.” In Webinar Strategi Peningkatan Sitasi Internasional, 1–11. Sura Baya: Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG), 2022. Ahirullah, Rajab, and Muhtar Said. “Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” Advances In Social Humanities Research 1, no. 9 (November 14, 2023): 1015–1031. Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus. “Format Hubungan Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Kabinet Di Indonesia.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 1, no. 1 (December 31, 2023): 975–988. https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/33. Ansori, Lutfil. “Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia.” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (December 25, 2023): 316–334. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/42086. AR, H. Fahmi Yoesmar, and Mahesa Rannie. “Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” In (Prosiding) Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum 2015, edited by Febrian, Vegitya Rahmadhani Putri, and Dian Afrilia, 21–32. Malang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015. Efriza, and Rochendi Suryadinata. “Analisis Perbandingan Pengelolaan Koalisi Dan Kinerja Kepemimpinan Antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Presiden Joko Widodo.” Jurnal Adhikari 2, no. 2 (2022). Efriza. “Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.” Jurnal Sosial dan Humaniora 3, no. 6 (2018). Farida Azzahra. “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 2 (June 30, 2021): 153. Fariz Monteza. “Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Pada Pengubahan Nomenklatur Kementerian Negara.” UNJA: Journal of Legal Studies 01, no. 01 (2023). Hasbullah, Sheyla Nichlatus Sovia Abdul Rouf, Andi Ardiyan Mustakim Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh Pandi Rais, Moch Choirul Rizal Fatimatuz Zahro’ Rizki Dermawan, and Muhammad Fajar Sidiq Widodo Rezki Suci Qamaria Hutrin Kamil. “Ragam Metode Penelitian.” In Analytical Biochemistry, 11:1–5. I. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/. Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Edited by Diah Safitri. I. Depok: Rajawali Pers, 2021. Isnawati, Adam Setiawan, Fatma Hidayati, and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. “The Indonesian President’s Prerogative Rights in the Appointment of Ministers After the Amendment to the 1945 Constitution.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2023). D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi Helman, Erlangga Dwi Prayata. “Pergeseran Paradigma Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri.” Universitas Andalas, 2024. M Nurul Fajri. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Pada Era Pemilihan Presiden Secara Langsung Di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016. Nur Hasanah. “Analisis Hukum Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Terhadap Pengangkatan Menteri Kabinet.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021. Yusron Munawir. “Problematik Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II.” Universitas Islam Indonesia, 2013. E. Website dan Berita Online Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. “Kabinet Indonesia Maju.” Www.Presidenri.Go.Id. Last modified 2019. Accessed May 16, 2025. https://www.presidenri.go.id/kabinet-indonesia-maju/. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Kuasa.” Kbbi.Web.Id/. Accessed March 23, 2025. https://kbbi.web.id/kuasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Teori.” Kbbi.Web.Id. Accessed March 18, 2025. https://kbbi.web.id/teori. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Wewenang.” Kbbi.Web.Id. Accessed March 23, 2025. https://kbbi.web.id/wenang. Oxford Learners Dictionaries. “Theory.” Www.Oxfordlearnersdictionaries.Com. Accessed March 18, 2025. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/theory?q=theory. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kabinet Indonesia Bersatu II.” Setkab.Go.Id. Last modified 2010. Accessed May 16, 2025. https://setkab.go.id/kabinet-indonesia-bersatu-ii/. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kabinet Indonesia Bersatu.” setkab.go.id (2005). Accessed May 16, 2025. https://setkab.go.id/kabinet-indonesia-bersatu/. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kabinet Kerja.” Setkab.Go.Id. Last modified 2015. Accessed May 16, 2025. https://setkab.go.id/kabinet-kerja/. Taslim Septia. “Daftar Lengkap Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.” Umj.Ac.Id. Last modified October 21, 2024. Accessed May 16, 2025. https://umj.ac.id/just_info/daftar-lengkap-kabinet-merah-putih-prabowo-gibran/. Tom Christiano. “Authority.” Edited by Edward N. Zalt, Uri Nodelman, Collin Allen, Hannah Kim, and Paul Oppenheimer. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: The Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2024. Accessed March 23, 2025. https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/authority/. F. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 155/PUU-XXI/202. Indonesia, 2023.
local.eprints.dirdisk0/00/51/78/31
local.eprints.divisionS1IH2024
local.eprints.id517831
local.eprints.typethesis/2Sarjana
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/517831/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim2110113002
local.prodiS1 Hukum
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections