STUDI KEMISKINAN RUMAH TANGGA PETANI KAWASAN HUTAN KONSERVASI DI KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Kemiskinan telah menjadi isu global, yaitu menjadi sasaran utama dari
Millenium Development Goal’s (MDG’s) yang telah disepakati oleh hampir
seluruh negara di dunia untuk mengurangi hingga setengah jumlah orang miskin
dan mengurangi hingga setengah proporsi penduduk dunia yang menderita
kelaparan pada tahun 2015 (Djajono, 2006). Indonesia merupakan salah satu dari
70 negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut. Dengan demikian,
penanggulangan kemiskinan sudah menjadi suatu keharusan bagi Negara
Indonesia.
Kemiskinan mempunyai dimensi yang sangat luas, sehingga diperlukan
kesungguhan dalam mendalami, memahami, mengkaji sekaligus merumuskan
secara komprehensif aspek-aspek yang terkait dengan kemiskinan. Dalam
memahami kemiskinan diperlukan pengetahuan tentang warga miskin dan
bagaimana aktivitas pembangunan dapat membantu mereka. Di dalamnya
termasuk juga memahami bagaimana kondisi kemiskinan berubah. Rumah tangga
miskin seringkali cerdik dalam mengelola penghidupan yang bervariasi untuk
menyikapi risiko, sehingga intervensi pembangunan harus dilakukan dengan hatihati
agar tidak merusak strategi kelangsungan hidup yang sudah berhasil ini dan
tidak menimbulkan ketergantungan (Gönner, Cahyat dan Haug. 2007).
Kemiskinan di Indonesia menunjukkan berbagai keragaan dan
karakteristik serta memperlihatkan kekhasan fenomena berdasarkan spasial,
khususnya berdasarkan agroekosistem. Kondisi agroekosistem mempengaruhi
kemiskinan penduduk dengan masing-masing karakteristik sosial-ekonominya
melalui aktivitas ekonomi. Interaksi manusia dengan biofisik yang beragam
kondisinya ini memberikan bentuk aktivitas sosial, ekonomi bahkan budaya yang
beragam pula. Interaksi tersebut menjadi penting karena sebagian besar penduduk
menggantungkan sumber penghidupannya pada ketersediaan lingkungan
biofisiknya. Selanjutnya, keragaman agroekosistem juga menunjukkan keragaman
ekonomi.
Sifat kemiskinan di Indonesia adalah multipaket, yang keragaannya dapat
dijelaskan dengan berbagai pendekatan. Untuk mengerti tentang kemiskinan,
haruslah dilihat bagaimana kehidupan orang miskin dengan menggunakan
pendekatan multidisiplin. Penanggulangan kemiskinan dapat dicapai juga dengan
berbagai pendekatan. Artinya tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua
keadaan (Harniati, 2007).
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan salah satu aspek penting yang
harus diperhatikan adalah tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat
dan tepat sasaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan
serta pencapaian tujuan/sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan pada tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkat kecil komunitas
(Ritonga, 2009). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Roza (2011), bahwa salah
satu keberhasilan program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan
pengidentifikasian target group dan target area.
Di Indonesia data dan informasi mengenai kemiskinan diukur dengan
beberapa model, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur
kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Lembagalembaga
internasional, seperti United Nations Development Programme (UNDP)
juga memperhatikan isu pengembangan manusia, yang didefinisikan sebagai
harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan tingkat daya beli per kapita.
Konsep-konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masingmasing.
Menurut Cahyat, Gönner, dan Haug (2007), model-model tersebut
memiliki beberapa kelemahan, yaitu: (1) Tidak menggambarkan ciri khas lokal
(misalnya, kondisi perumahan atau preferensi makanan setempat), (2) Tidak
menyentuh konteks kemiskinan (misalnya, tidak ada dari model tersebut yang
berhubungan dengan sumberdaya alam atau konteks sosial), (3) Data yang ada
sering kontradiktif, (4) Tidak terkait dengan pengurangan kemiskinan atau
perencanaan pembangunan. Pada situasi tertentu data yang dihasilkan dengan
pengukuran seperti model ini bisa jadi tidak akan memiliki arti apa-apa kecuali
hanya angka-angka tanpa makna.
Pengukuran kemiskinan yang selama ini dilakukan sangat tidak mewakili
kemiskinan di kawasan terpencil, pendekatan BKKBN misalnya, oleh banyak
dianggap masih kurang realistik, karena konsep keluarga prasejahtera dan
keluarga sejahtera tahap I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil
atau keluarga inti (nuclear family). Disamping itu, indikator yang digunakan
masih bersifat sentralistik dan seragam, yang belum tentu relevan untuk keadaan
dan budaya lokal (Ritonga, 2009).
Pada tahun 2000 BPS juga telah melakukan studi penentuan kriteria
penduduk miskin yang bertujuan untuk mencari karakteristik-karakteristik rumah
tangga yang dapat dipakai untuk merumuskan suatu kriteria yang dapat
dipergunakan dalam mengidentifikasi penduduk/rumah tangga miskin.
Berdasarkan studi tersebut didapatkan delapan variabel yang layak dan
operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Sama halnya
dengan pendekatan BKKBN, pendekatan BPS juga menunjukan hasil yang
kurang realistik karena kedelapan karaktersistik tersebut tidak menggambarkan
kondisi dan budaya lokal yang berbeda antar daerah. Untuk daerah-daerah yang
sudah tergolong masyarakat industrial/perkotaan, seperti DKI Jakarta, ukuran
tersebut mungkin masih relevan tetapi untuk daerah-daerah pedesaan dan daerahdaerah
yang masih mengikuti pola-pola tradisional ukuran-ukuran tersebut bisa
kurang relevan (Ritonga, 2009).
Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) (2003), menjelaskan bahwa
definisi kemiskinan yang tidak jelas, merupakan salah satu penyebab kegagalan
upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas kemiskinan sejak pertengahan
1970-an. Warga miskin tetap sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, sosial
dan politik serta bencana alam. Sumber kelemahannya adalah kebijakan yang
sentralistis, fokus yang terlalu besar pada charity (pemberian), fokus pada
pertumbuhan makroekonomi, pandangan kemiskinan yang berorientasi ekonomi,
penempatan masyarakat sebagai obyek, dan anggapan bahwa masalah dan
pengelolaan kemiskinan bersifat seragam di seluruh negeri. Hasilnya adalah
serangkaian kebijakan yang tidak menyentuh masalah khusus yang dihadapi
warga miskin di kawasan terpencil yang biasanya tinggal di dalam dan sekitar
hutan.
Ukuran-ukuran kemiskinan yang ada di Indonesia sekarang ini diperlukan
untuk beberapa kepentingan, antara lain untuk perbandingan antar negara,
perbandingan antar daerah, dan kepentingan pembangunan di daerah khususnya
kabupaten/kota (Ritonga, 2009). Terkait dengan kepentingan pembangunan
daerah, pengukuran kemiskinan dengan indikator menurut pemahaman masyarakat setempat sangatlah penting, karena pemahaman tersebut akan memberikan gambaran yang sesuai dan lebih terkait dengan semua aspek kemiskinan di daerah tersebut. Kelemahan pengukuran semacam ini adalah tidak mampu memberikan perbandingan antar daerah, namun disisi lain mampu memberikan arti yang lebih bermakna, karena data dan informasi yang dihasilkan dapat memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan serta menentukan prioritas strategi penanggulangannya.
