ANALISIS KONSISTENSI DAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas andala
Abstract
ANALISIS KONSISTENSI DAN KUALITAS PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
ABSTRAK
Oleh : Citra Dewi Ramlia (2120532021)
Magister Akuntansi, Universitas Andalas
Dosen Pembimbing:
Dr. Suhanda, SE., M.Si., Ak., CA
Latar Belakang: Desentralisasi fiskal melalui UU No. 1/2022 meningkatkan otonomi daerah
dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya
di Kota Solok menghadapi tantangan ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan
(RPJMD/RKPD) dan penganggaran (APBD), serta kerentanan terhadap dinamika politik,
restrukturisasi kelembagaan, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Ketidakselarasan ini berpotensi
menghambat akuntabilitas kinerja dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Tujuan: Untuk menganalisis: 1. Konsistensi hierarkis dokumen perencanaan-penganggaran
(RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → APBD) dalam pembangunan infrastruktur Kota Solok
(2021–2025). 2. Kualitas perencanaan dan penganggaran berdasarkan kriteria kecukupan
konten, validitas prosedural, dan akuntabilitas kinerja.
Desain/Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method (kualitatif-kuantitatif)
dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dengan 11
informan kunci (perencana, penganggar, pelaksana teknis). Data sekunder mencakup analisis
dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD (2021–2025). Konsistensi diukur secara
kuantitatif melalui matriks MKPP (Permendagri No. 19/2020), sedangkan kualitas dievaluasi
dengan kerangka Baer (1997) dan indikator SAKIP KemenPAN-RB.
Hasil: 1. Konsistensi: Masa transisi (2021–2022) menunjukkan inkonsistensi tinggi (skor 57–
88%) akibat restrukturisasi kelembagaan dan adaptasi Permendagri 050-5889/2021.
Konsistensi sempurna (100%) tercapai sejak 2023 berkat penyesuaian nomenklatur, integrasi
SIPD, dan resolusi pemindahan urusan antar-OPD. 2. Kualitas: Kecukupan konten: Kualitas
meningkat pasca-2023 dengan kejelasan kewenangan administratif. Validitas prosedural:
Proses patuh regulasi, tetapi dinamika politik dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah
menyebabkan masih ada program "zero pagu". Akuntabilitas: Capaian kinerja infrastruktur
fluktuatif (rata-rata 91–100%), dengan hambatan pada proyek strategis (e.g., bendungan,
sanitasi) akibat ketergantungan dana eksternal.
Kontribusi : 1. Praktis: Menyediakan model evaluasi konsistensi dan kualitas perencanaanpenganggaran untuk pemerintah daerah, serta rekomendasi perbaikan koordinasi lintas-OPD
dan optimalisasi SIPD. 2. Teoritis: Memperkuat konsep integrated planning-budgeting cycle
dengan bukti empiris bahwa stabilitas kelembagaan dan regulasi merupakan prasyarat
konsistensi, sementara kualitas implementasi bergantung pada kapasitas fiskal dan
transparansi kebijakan.
Kata Kunci: Konsistensi Perencanaan, Kualitas Penganggaran, Pembangunan Infrastruktur,
Tata Kelola Daerah, Analisis Dokumen.
