PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Perkawianan merupakan suatu ikatan yang diikat berdasarkan iman
dengan tujuan untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama.
Perakawinan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974
memiliki pengertian sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan prinsip perkawinan itu
sendiri ingin membentuk rumah tangga tentram, damai dan kekal selama
lamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan
manusia. Perceraian mungkin saja terjadi yang dikarenakan berbagai
faktor dalam melangsungkan hubungan perkawinan. Berbagai upaya
dilakukan untuk melindungi keutuhan perkawinan, salah satunya membaca
Sighat Ta’kliq Ketika perceraian terjadi seperti nafkah mantan suami
kepada istri dan anaknya. Setiap suami yang bercerai wajib membayar
nafkah untuk anak-anaknya, yang patut menurut kewajibannya.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat
dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1. Bagaimana pelaksaanaan
pemberian nafkah anak berdasarkan putusan percerian di Pengadilan
Agama Padang. 2. Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian
terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang. Dalam penelitian
penulis melakukan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dari
hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1. Indonesia sebagai Negara Hukum
mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan
perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan
hukum terhadap anak. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun
2019, Pasal 41 huruf (a) sampai dengan huruf (c) memberikan
perlindungan kepada anak pasca perceraian. 2. Terdapat beberapa alasan
yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca
perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami dan
adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke
dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh: (a) Mantan suami
tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu. (b) Tidak adanya
kesadaran. (c) Anak diasuh oleh ibunya. Adapun faktor eksternal yang
menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah
anak pasca perceraian adalah sebagai berikkut: (a) Faktor yuridis yang
belum lengkap. (b) Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi. (c)
membutuhkan waktu lama. (d) sulit menunjukkan harta suami.
Description
Dr. M. Hasbi, S.H., M.H
Dr. Yasniwati,S.H., M.H
