PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA ( studi PADA PT. BPR FAIZA PRADANI ANDI KOTA PEKANBARU)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pemberi dan Penerima Kredit serta Pihak lain yang terkait dalam kegiatan
perekonomian dalam perkreditan pelu mendapat perlindungan melalui suatu
lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum
bagi pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan tanah yang berstatus Hak Guna
Bangunan, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pihak kreditur agar
Hak Tanggungan yang melekat pada tanah tersebut tetap dapat diselamatkan,
karena dengan berakhirnya Hak Guna Bangunanakan menyebabkan hak atas
tanahnya hapus dan dengan demikian Hak Tanggungan yang membebaninya juga
ikut hapus, sedangkan hutangnya tetap ada namun tidak lagi dijamin dengan
jaminan khusus melainkan dengan jaminan umum Pasal 1131 KUHPerdata.
Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah
bagaimana proses pemasangan hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan
yang berakhir jangka waktunya, Mengapa bisa terjadi adanya hak tanggungan atas
tanah hak guna bangunan yang berakhir jangka waktunya namun hutangnya
belum lunas dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak
tanggungan atas tanah hak guna bangunan yang berakhir jangka waktunya pada
PT. BPR Faiza Pradani Kota Pekanbaru.
Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum secara empiris, yaitu
penelitian yang diperoleh data dari lapangan sedangkan penelitian ini bersifat
deskriptif. Penulis langsung turun kelapangan untuk mengetahui perlindungan
hukum terhadap pemegang hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan yang
berakhir jangka waktunya, dengan alat pengumpul data berupa wawancara dengan
narasumber. Dalam penelitian ini, sebagai data sekunder penulis juga
mempergunakan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan perlindungan
hukum ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa
proses pemasangan hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan yang berakhir
jangka waktunya, dalam prakteknya pihak Kantor Pertanahan mensyaratkan
adanya surat persetujuan dari Bank. Apabila di ajukan sendiri oleh pemohon
(Pemegang Hak Guna Bangunan/pemberi Hak Tanggungan) namun apabila bank
melaksanakan kuasa untuk mengurus perpanjangan Hak Guna Bangunan
sebagaimana yang tercantum dalam APHT, maka dengan sendirinya tidak perlu di
buat persetujuan dari Bank. Terdapatnya hak tanggungan yang berakhir jangka
waktunya namun kredit belum lunas dikarenakan kurangnya pihak kreditur
menganalisis yang lebih mendalam dalam pinjaman yang terjadi dan untuk
melindungi haknya sebagai kreditor preference, debitur harus memberikan kuasa
kepada kreditor untuk mengurus perpanjangan haknya jika nantinya jangka waktu
Hak Guna Bangunannya akan berakhir, dan biaya untuk keperluan itu dibebankan
kepada debitor, melakukan perubahan hak, dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak
Milik, meminta jaminan tambahan maupun jaminan pengganti, apabila Hak Guna
Bangunan tersebut akan berakhir dan tidak dapat diperpanjang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Hak Guna Bangunan
