PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan perubahan mendasar
terhadap Pemerintahan Daerah antara lain yaitu memisahkan secara tegas lembaga
eksekutif dengan legislatif yaitu pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten
Solok Periode 2004-2009 dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari dan apakah faktor-faktor yang
memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok Periode 2004-
2009 dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Nagari?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum sosiologis empiris (Socio legal research), yaitu melihat
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan
Daerah, kemudian dihubungkan dengan tindakan DPRD dalam pembentukan Perda
di Kabupaten Solok. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan secara
deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci mengenai pelaksanaan fungsi legislasi
DPRD Kabupaten Solok dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Penelitian dilakukan di
Kabupaten Solok, yaitu DPRD Kabupaten Solok, Bagian Hukum dan Ham
Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dan tempat kediaman responden. Berdasarkan
hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh kesimpulan DPRD Kabupaten
Solok Periode 2004-2009 telah melaksanakan fungsi legilasinya dalam melakukan
perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari yang
disampaikan oleh Bupati Solok sehingga melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Namun pelaksanaan
fungsi legislasi tersebut terasa masih kurang optimal karena sebagian besar tidak
sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan yang
dilakukan bersifat redaksional dan masih terdapat beberapa pasal yang seharusnya
syarat dan tatacaranya diatur dengan Peraturan Daerah didelegasikan untuk diatur
dengan Peraturan Bupati sehingga Peraturan Bupati yang ditetapkan menutup kran
untuk dilaksanakannya pemekaran Nagari dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan
fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok dalam pembuatan Perda Kabupaten Solok
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari adalah faktor internal meliputi
Peraturan Tata Tertib DPRD, sarana dn prasarana yang disediakan dan kualitas
anggota DPRD dan faktor eksternal meliputi iklim politik yang berlaku, mekanisme
sistim pemilu, hak recall partai dan kesamaan kedudukan eksekutif dan DPRD.
