UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

Kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas Andalas

Abstract

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah-satu daerah yang turut melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang masih dilakukan secara konvensional. Pilgub Sumbar memiliki tahapan prosedural yang sering memunculkan banyak persoalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka salah-satu gagasan yang muncul adalah pemungutan suara elektronik atau e-voting. Beberapa daerah di Indonesia tercatat pernah mengadopsi pemungutan suara secara elektronik salah-satunya Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem e-voting pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Ada pun hasil penelitian yang didapatkan adalah: Pertama, peraturan mengenai penggunaan sistem e-voting pada Pemilihan Kepala Daerah sudah tertera pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mana pemberian suara dapat dilakukan dengan memberi tanda pada surat suara atau memalui peralatan elektronik. Namun mesti mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat. Kedua, pihak penyelenggara masih sulit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, geografis, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Ketiga, dari segi operasional dan logistik, daerah Sumatera Barat masih memiliki banyak kekurangan seperti jaringan elektronik yang belum merata di seluruh daerah. Keempat, Penerapan sistem e-voting pada tingkat provinsi masih sangat rawan terjadi kecurangan. Namun jika dibandingkan dengan pemilihan di tingkat kepala desa atau kabupaten/kota maka masih bisa dikatakan aman karena cakupan pelaksanaannya yang tidak terlalu luas.

Description

Dr. Tengku Rika Valentina, MA Mhd Fajri, S.IP., MA

Keywords

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By