TAHAPAN KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI: KONFLIK MASYARAKAT NAGARI ABAI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN MENGENAI HAK GUNA USAHA PT. RANAH ANDALAS PLANTATION)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Konflik atau penolakan tentang investasi yang terjadi di Kabupaten Solok
Selatan. Adanya kerjasama pemerintah dengan sebuah perusahaan yang bernama PT.
Ranah Andalas Plantation (RAP) yang bergerak di sektor perkebunan sawit. Namun,
kerjasama ini mendapat penolakan dari masayarakat Nagari Abai karena investasi
yang dilakukan oleh pemilik modal (PT. RAP) tidak memiliki kesepakatan yang jelas
antara masyarakat Nagari Abai. Perundingan tersebut hanya terjadi antara beberapa
orang niniak mamak Nagari Abai dengan pihak investor (PT. RAP) yang difasilitasi
oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dalam Perundingan tersebut pihak
investor hanya menganti rugi tanah masyarakat yang berada dalam HGU PT. RAP.
kesepakatan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Abai dengan alasan
tidak mau menyerahkan tanah kepada siapapun termasuk PT. RAP. Kemudian
masyarakat juga menolak keberadaan PT. RAP di Nagari Abai dan menuntut agar
pemerintah daerah tidak memperbolehkan PT. RAP beroperasi di Nagari Abai. Akan
tetapi, pemerintah daerah tidak menanggapinya sama sekali. Bahkan pemerintah
daerah Kabupaten Solok Selatan memberikan jalan untuk kelancaran PT. RAP
dengan memberikan dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) 6. Kondisi
seperti ini sangat merugikan masyarakat, karena masalah ini bukan saja antara
masyarakat dengan perusahaan tetapi juga masyarakat dengan pemerintah daerah dan
pemerintah Nagari. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan, bahwa adanya kepentingan
yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah
yang mengakibatkan terjadinya konflik ditengah masyarakat. Pada dasarnya setiap
keputusan yang dilakukan pemerintah harus memgedepankan kepentingan
masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dengan mudahnya mendatangkan
investor, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga
perusahaan penanaman modal mendapat kemudahan pelayanan atau perizinan untuk
memperoleh hak atas tanah dari pemerintah. Ironisnya masyarakat akan kehilangan
haknya, terdampar dari wilayahnya. Untuk itu masyarakat akan melakukan upaya
apapun dalam mempertahankan hak mereka walapun nyawa mereka tantangannya.
