IMPLEMENTASI PROGRAMKREDITMIKRO NAGARI (PKMN) DI KABUPATEN 50 KOTA TAHUN 2009-2011 (Studi Nagari Situjuah Banda Dalam dan Nagari Andaleh)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk
institusi pemerintahan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang
berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
Dalam usaha peningkatan kesejahteraan dengan upaya memandirikan masyarakat
pemerintah daerah membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan
Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota. Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Nagari merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari. BPMPN dikepalai
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Nagari (BPMPN) juga ikut dalam pembangunan infrastruktur guna
mendukung kegiatan masyarakat. Tidak hanya itu, program kerja lainnya dalam
bentuk usaha ekonomi mikro dan bantuan sosial lainya kepada masyarakat.
Berikut ini adalah tabel program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Nagari (BPMPN) tahun 2009-2011.
