PENOLAKAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN (studi di korong jambak, nagari kasang, kecamatan batang anai, kabupaten padang pariaman)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan
Abstract
Masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua
negara baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal
ini dapat dilihat dari jumlah penduduk dunia yang semakin pesat dengan laju
pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk, pemerintah melakukan Program Keluarga Berencana Nasional
(Murdiyanti, 2007).
Di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terus
meningkat mulai dari tahun 1990 sampai sekarang. Sebagai contoh, di Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam, pada tahun 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk
sebesar 1,46% dan pada tahun 2000-2010 naik menjadi 2,36%. Demikian juga di
DKI Jakarta, dimana pada tahun 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk sebesar
0,17% dan pada tahun 2000-2010 naik menjadi 1,41%. Sumatera Barat juga
mengalami peningkatan, dimana pada tahun 1990-2000, laju pertumbuhan
penduduk sebesar 0,61%, dan pada tahun 2000-2010 naik menjadi 1,43%
(Badan Pusat Statistik, 2014).
Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukan bahwa jumlah penduduk
Indonesia 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,49 % pertahun
untuk periode 2000-2010 (BPS, 2010). Kenyataan tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan angka proyeksi tahun 2000 yaitu sejumlah 234 juta jiwa
2
pada tahun 2010. Perbedaan tersebut merupakan indikasi terjadinya kegagalan
upaya pengendalian dinamika kependudukan yang dilaksanakan dalam sepuluh
tahun terakhir ini (BPS, 2010).
Laju pertumbuhan penduduk yang semakin naik memberikan dampak
pada jumlah penduduk secara keseluruhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah
penduduk yang besar (kuantitas) akan sangat berkaitan dengan kualitas
penduduk yang bersangkutan. Berawal dari beratnya beban pemerintah pusat
dan daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik, kesehatan,
perumahan, lapangan kerja, dan lingkungan hidup hingga penyediaan akses
pendidikan. Salah satu contoh, jika penduduk banyak yang tidak bisa
memperoleh akses pendidikan, maka dapat dibayangkan bagaimana kualitas
sumber daya penduduk yang bersangkutan.
Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah semakin merasa bahwa
program KB perlu kembali untuk digalakkan. Pada tahun 2009 pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Adapun pokok program tersebut
meliputi 4 program pokok, yaitu; (1) Program Pengendalian Penduduk, (2)
Program Pembinaan dan Peningkatan Kemandirian Keluarga Berencana, (3)
Program Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdaayaan Keluarga, dan (4)
Program Peningkatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi dalam rangka
mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. UU ini kemudian
ditindaklajuti dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga mengubah nomenklatur
3
BKKBN dari Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional menjadi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disingkat
dengan BKKBN).
Dengan demikian, tugas yang diemban oleh BKKBN tidak hanya
menekan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk saja (kuantitas), melainkan
dengan tugas yang lebih luas yaitu masalah kependudukan (kualitas), sehingga
dikenal dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal ini menunjukan bahwa Negara Indonesia
kembali memiliki perhatian terhadap berbagai masalah sosial yang akan
dihadapi jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan terutama melalui
keluarga.
Akan tetapi, permasalahan yang kemudian ditemukan adalah program
pokok dari UU No. 52 Tahun 2009 masih belum terlaksana. Terbukti dengan
laju pertumbuhan penduduk yang masih belum dapat dikendalikan. Hal ini
disinyalir akibat masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) pada berbagai
daerah di Indonesia tidak menggunakan alat-alat KB untuk mencegah/menunda
kehamilan atau PUS yang ingin menggunakan alat kontrasepsi, tetapi belum
terlayani dikarenakan beberapa faktor, seperti masalah budaya, akses pelayanan
yang jauh, atau tidak mengetahui program KB (disebut dengan unmet need).
Kondisi di atas ditemukan di Korong Jambak, Nagari Kasang,
Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat.
Di Korong Jambak, hingga tahun 2013 terdapat 884 PUS dan cakupan pelayanan
keluarga berencana yang ditetapkan sebesar 707 PUS (80%) dari jumlah PUS,
4
sedangkan realisasi pencapaiannya baru mencapai 354 PUS (40,04%), (Profil
Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, 2014). Artinya, lebih dari setengah jumlah
PUS di Korong Jambak tidak ikut program KB (tepatnya 530 PUS, dengan
rincian 49 PUS hamil, 120 PUS Ingin Anak Segera/IAS, 249 PUS Ingin Anak
Ditunda/IAT, dan 112 PUS Tidak Ingin Anak Lagi/TIAL). Akibatnya, jumlah
penduduk di Korong Jambak terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan
jumlah penduduk di Korong Jambak dapat dilihat dalam Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk, Pasangan Usia Subur (PUS) dan Pengguna Alat
Kontrasepsi (KB) di Korong Jambak Tahun 2008 – 2012
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Penduduk 1.245 1.252 1.265 1.280 1.279 1.298
Jumlah PUS 804 812 817 832 821 884
PUS Peserta KB 174 232 198 311 301 354
Persentase 4,7% 3,5% 4,1% 2,7% 2,7% 2,5%
Sumber: Profil Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, 2014
Berdasarkan data pada Tabel 1.1., maka dapat dikatakan bahwa program
KB masih belum terlaksana secara optimal di Korong Jambak, Nagari Kasang,
Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Masih banyak PUS yang
menolak program KB. Padahal penolakan yang dilakukan PUS terhadap
program KB ini dapat menghambat kelancancaran program pemerintah untuk
menahan/menekan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, penulis tertarik
untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam tulisan yang berjudul “Penolakan
Pasangan Usia Subur (PUS) Terhadap Program KB di Kabupaten Padang
5
Pariaman (Studi di Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman)”.
