Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Akuntansisektor publik di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan
pelaksanaannya otonomi daerah. Pada perkembangannya, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, akuntansi sektor publik ini digunakan oleh
pemerintah guna mengatur keuangan daerah serta suatu bentuk tanggungjawab
kepada publik. Dengan hal tersebut, semakin besar perhatian masyarakat terhadap
praktik akuntansi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan, yang
diharapkan bisa memberikan laporan keuangan yang transparan dan akuntanbel.
Demi mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntanbilitas,
maka pemerintah daerah perlu memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam
penyusunannya, laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
yang nantinya akan diterima publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistemakuntansi
daerah yang baik yang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang
berkualitas yakni adil, transparan, relevan, dapat dibandingkan serta dapat
dipahami dan akuntanbilitas.
Sistem akuntansi adalah suatu prosedur pencatatan dan alat-alat yang
digunakan untuk mengumpulkan, mengolah data serta melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasi dalam bentuk
laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti
manager, investor, kreditur, instansi pemerintahan, dan pemakai lainnya. Laporan-
laporan itulah yang nantinya akan menjadi informasi untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan oleh suatu organisasi, dengan mengikutsertakan tata
pelaksanaannya, data, dan teknologi informasi yang dibutuhkan.
Menurut Bodnard dan Hopwood (2006), sistem informasi akuntansi adalah
suatu kumpulan sumber daya yang meliputi manusia dan peralatan yang fungsinya
untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi,
informasi yang telah didapatkan tersebut akan dikomunikasikan kepada seseorang
yang akan mengambil keputusan. Informasi yang baik adalah informasi yang
tersedia pada waktunya, bermanfaat, dan dapat diandalkan. Ketika sistem
informasi akuntansi tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak buruk
terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai
keberhasilan, tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, dan cara pemanfaatan
teknologi yang digunakan oleh setiap para pemakai, sehingga laporan keuangan
yang dihasilkan oleh pemerintah daerah mampu memenuhi standar nilai informasi
yang disyaratkan.
Dalam Rafika (2018), pada sistem informasi akuntansi terdapat berbagai
kegiatan, yang salah satunya adalah kegiatan penerimaan kas yang harus
mempunyai prosedur yang baik. Apabila sistem penerimaan kas tidak dilakukan
dengan prosedur yang baik maka akan terjadinya kesalahan data dan kecurangan
dana yang dapat merugikan berbagai pihak. Karena sistem atas penerimaan kas adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan kas, oleh sebab itu perlu
adanya sistem informasi yang baik. Setiap pemerintah daerah hendaknya memiliki
sistem penerimaan kas yang layak sehingga kas yang merupakan dari aktiva dapat
jauh dari kata rawan dan beresiko kehilangan.
