PROSEDUR PENGELUARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI DPRD KOTA SAWAHLUNTO
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Dalam menjalankan suatu pekerjaan dan visi tertentu yang ingin dicapai, suatu kantor
atau instansi pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang selalu berperan
aktif dan terkadang dominan dalam berbagai kegiatan,baik dalam segi tenaga maupun dalam
segi pemikiran. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan manusia sebagai perencana,
pelaku dari penentu terwujudnya suatu tujuan. Dalam hal ini adalah pegawai, menurut
Robbins (Perilaku Organisasi, Edisi 10: 2006) pengertian pegawai adalah orang pribadi yang
bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesempatan
kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan
atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya peran seorang pegawai sangat mendukung suatu
pencapaian suatu instansi,untuk mencapai suatu tujuan instansi dibutuhkanadanya balas jasa
atau pembayaran gaji yang sesuai, hal tersebutakanmenjadi salah satu usaha untuk memicu
kinerja seorang pegawai.
Gaji merupakan bagian dari kompensasi–kompensasi yang paling besar diberikan sebuah
instansi sebagai balas jasa kepada pegawainya, dan bagi pegawai ini merupakan nilai hak dari
prestasi mereka, juga sebagai sumber motivasi dalam bekerja. Dengan memberikan balas jasa
kepada pegawai,dapat memberikan manfaat bagi sebuah instansi untuk menarik pekerja yang
mempunyai kemampuan dalam organisasi dan memotivasi pekerja agar menujukan prestasi
yang terbaik yang dimilikinya.
Di samping itu proses penatausahaan pembayaran gaji juga bermanfaat untuk mencegah
terjadinya penyelewengan dan kecurangan dalam sebuah instansi. Agar tidak terjadi
penyimpangan atau kecurangan, maka harus dilakukan pemisahan tugas antar bagian untuk
menghindari persekongkolan antar sesama, untuk menghindari jumlah gaji yang dibesarkan
dan untuk memudahkan pekerjaan bagi petugas yang diserahi tugas perhitungan gaji. Hal
seperti itu juga dapat terjadi pada bagian keuangan dalam bentuk pengeluaran uang kantor
seperti pembayaran gaji, upah tenaga kerja atau balas jasa dari tenaga dan pikiran yang
disumbangkan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
Salah satu aspek penting dari perubahan struktur anggaran negara adalah diwajibkan
Pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyusun anggaran (APBN dan APBD) dengan
pendekatan kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Artinya setiap dana yang dialokasikan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat maupun dengan hasil yang diharapkan dapat tercapai.
Dibidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sesuai amanat pasal 31 undang
undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati
maupun Walikota harus menyampaikan laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh
BPK, kepada DPRD selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus
kas dan catatan atas laporan keuangan.
Description
Dra. Leli Sumarni, MS, Msi
