Kebijakan Penerbitan Kartu Pengawas Angkutan Kota Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu
tempat ke tempat lain yang dikehendaki. Atau mengirim barang dari tempat asal
ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan
kendaraan
bermotor sep
erti sepeda motor, mobil penumpa
ng, maupun tak bermotor dan
angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi
angkutan pribadi dan angkutan umum.
Angkutan
umum
memiliki
peranan
penting
dalam
pembangunan
perekonom
ian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum dibutuhkan
penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian
karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan
inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbag
ai bentuk moda angkutan umum
dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai
perkembangan sistem angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi pada
keamanan dan kenyamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.
Pembangunan ek
onomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta
memadai. Tanpa adanya angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat
diharapkan tercapinya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan
ekonomi suatu negara.
Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan
yang berbeda
-
beda
membutuhkan saran
a
penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil,
motor) maupun angkutan umum.
Kota Padang merupakan salah satu kota menengah
di Indonesia sebagai I
bu
K
ota Provinsi sudah seharusnya
K
ota Padang memiiki angkutan kota
yang cukup
baik akan tetapi, masih banyak masalah yang dihadapi seperti b
ertambahnya
angkutan di Kota Padang yang belum terdistribusi dengan baik mengakibatkan
penumpukan dan banyak angkutan kota yang berada dalam satu trayek yan
g
sama. Kepala Bidang
Angkutan Dinas
Perhubungan K
ota Padang
(Jovi Satrios.
S.SiT) menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena kesulitan mengendalikan
dalam pengelolaan penempatan angkutan umum disetiap trayeknya.
Kepemilikan angkutan kota di Kota Padang saat ini dom
inan dimiliki oleh
orang pribadi atau perorangan dan sebagian kecil lainnya tergabung dalam bentuk
badan
hukum perusahaan atau koperasi, k
ondisi ini menyulitkan regulator
. D
alam
hal ini pemerintah melakukan penataan dan pembinaan dalam rangka perbaikan
kinerja pelayanan angkutan kota di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang
melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang telah melakukan upaya untuk
penataan angkutan kota yang telah dimulai dengan Penataan Administrasi
Angkutan Kota.
Salah satu permasalahan
yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha
Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Barat adalah
birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem
yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntut
an dan harapan
masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang
tumpang tindih, prosedur yang berbelit
-
belit, tidak ada kepastian jangka waktu
penyele
saian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan
yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang
menunjang dan lain
-
lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja
Pemerintah Daerah.
Untuk Kota Padang, P
eraturan Daerah yang mengatur Tentang Angkutan
Jalan masih belum ada, oleh sebab itu dalam pelaksanaan perizinan angkutan
pemerintah Kota Padang masih berpedoman pada Undang
-
Undang Nomor 22
Tahun 2009 pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2014
Tentang Angkutan Jalan.
Apabila dikaitkan dengan Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, hal ini juga dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang
Lalu Li
ntas dan Angkutan Jalan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Serta keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan Dengan Kendaraan Umum. Serta juga
dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Padang Nomo
r 28 tahun 2012 tentang
Pencabutan Kartu pengawas Angkutan Kota yang telah dirubah pada Keputusan
Walikota Padang Nomor 92 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan
Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Kartu Pengawas
Angkutan Kota.
maka
setiap Angkutan Kota harus memiliki izin Trayek
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 Keputusan Ment
e
ri Perhubungan Nomor
KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan
Kendaraan Umum Bahwa Izin Trayek adalah izin yang diperlukan
untuk
melakukan kegiatan Angkutan dalam Trayek. Pasal 57 Keputusan Mentri
Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Izin Trayek
diberikan oleh Direktur Jendral, Gubernur, Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dan Walikota, tergantung angkutan
umum yang akan diberikan Izin. Agar
terciptanya Hukum yang diinginkan, Pemerintah selain memberikan Izin terhadap
angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Sanksi
yang diberikan terhadap angkutan kota tersebut merupakan bent
uk penegakan
hukum dari pemberian sanksi administratif bagi angkutan orang dan kendaraan
Umum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan didalam peraturan
perundang
-
undangan.
Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang
-
undang Nomor 22
Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 maka Dinas
Perhubungan menerbitkan kartu pengawas yang bertujan
untuk menjamin agar
pemerintah daerah berjalan sesuai dengan renca
na dan ketentuan peraturan
perundang
-
undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang
bersih dan bebas korupsi, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang
-
undangan yang berlaku,menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis,
efisi
en,dan efektif.
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan kegiatan magang pada
Kantor
Dinas Perhubungan
Kota Padang yang akan penulis uraikan pada tugas
akhir ini dengan judul
“
Kebijaka
n Penerbitan Kartu Pengawas
Angkutan
Kota
Pada Kantor
Dinas Perhubungan Kota Padang
”.
Description
Denny Yohana, SE, M.Si, Ak
