"PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG"
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan
negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan
ditetapkannya paket undangundang bidang keuangan negara, yaitu undangundang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan perundangundangan
tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambanya 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005).
Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam
Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut
menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
memiliki kualitas baik, maka diperlukan pemahaman atas, penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan,
penatausahaan keuangan daerah (menyangkut pengendalian intern), sistem
akuntansi, dan komponen laporan keuangan yang dihasilkan.
Penatausahaan keuangan daerah baik dari sisi
