RENCANA KERJA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang namanya diganti menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Melalui kebijakan ini Presiden menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang di ganti namanya menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang mengacu pada RPJP Nasional. Instrumen yang digunakan instansi pemerintahan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah melalui Sistem Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis (Renstra/RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
