Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada DPPKA Kab Lima Puluh Kota
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah,
Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daera
h
yangberasal dari
pajak daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kab
upaten/Kota terdiri dari sebelasjenis pajak, yaitu
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PajakPenerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,dan Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, danBea perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.Setelah melakukan berbagai persiapan, pemerintah daerah Kabupaten Lima
PuluhKota telah merasa mampu, sanggup dan adanya dukungan oleh pihak
-
pihak terkait
peralihanPajak Bumi dan Bangunan
tersebut dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Pajak Bumi
danBangunan saat masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak
yaituKantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah adanya peralihan, nantinya PBB akan
ditanganioleh pemda yang pengelo
laan PBB hanya akan ditangani oleh 1 (satu) instansi yaitu
DinasPengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.Hal ini
tentunya menarik untuk diikuti karena luas wilayah Kabupaten Lima PuluhKota yang sangat luas
yaitu 42.229,64
Km2 yang terdiri dari 13 Kecamatan akan ditanganioleh satu dinas saja.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusunlaporan magang dengan
judul
"
Pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
pada DPPKA
Kabupaten Lima Puluh Kota".
