ANALISIS FAKTORFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Latar Belakang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan daerah dalam menjalankan
Otonomi Daerah (OTODA) yang saat ini dilaksanakan. Otonomi daerah ini
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang no 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah. Dimana masing masing daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri kepentingan daerahnya. Kemudian Undang Undang tersebut
direvisi menjadi Undang Undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,
yang disempurnakan kembali menjadi Undang Undang No 12 Tahun 2008
tentang penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-
Undang Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintah daerah yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan
peran masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan melihat prinsip
demokrasi, pemerataan, keadlian, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PAD sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini
adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai
wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Dilain pihak pemerintah daerah
juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan
keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari
masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana
tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya (Indra,
2012).
Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan
keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam
pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan
berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka
terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut
sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk
kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting.
Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan
mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan
ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat
(Indra, 2012).
Salah satu kota yang menjalankan otonomi daerah ini adalah Kota Padang
Panjang. Padang panjang ini merupakan kota yang berada di Provinsi Sumatera
Barat. Untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi
daerah ini maka perlu diketahui besarnya nilai pendapatan asli daerah yang
dimiliki oleh Kota Padang Panjang setiap tahunnya. Pemilihan Kota Padang
Panjang ini sebagai daerah penelitian dikarenakan agar memudahkan
pengumpulan data, selain itu juga belum peneliti temui penelitian sejenis yang
membahas tentang Kota Padang Panjang tersebut. Padang Panjang juga
merupakan salah satu kota dengan PAD yang selalu mengalami peningkatan
setiap tahunnya.
PAD merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah, dimana semua potensi potensi
PAD ini dipengaruhi oleh PDRB. PDRB merupakan cerminan dari kemampuan
produksi dan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Secara teori PDRB
mempunyai hubungan yang erat terhadap PAD. Apabila terjadi kenaikan
pendapatan individu maka akan mendorong kenaikan konsumsi dari individu
tersebut. Naiknya konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya pembayaran
pajak baik dari pajak bumi dan bangunan, ataupun pajak-pajak lainnya yang
termasuk dalam komponen pajak yang ditarik dan dikelola pemerintah daerah
sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga secara
signifikan kenaikan PDRB akan menyebabkan terjadinya kenaikan Pendapatan
Asli suatu daerah (Sukirno,2007).
Pajak daerah merupakan biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah
terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau izin tertentu
yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat. Sedangkan kekayaan
daerah yang dipisahkan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemda untuk
mengembangkan perekonomian daerah tersebut. Dan lain lain pendapatan yang
sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah.
Semua pendapatan daerah itu mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah
yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Indra, 2012).
Besarnya nilai PAD yang dihasilkan tergantung kepada seberapa besar
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang dapat dilihat jelas di dalam PDRB,
Untuk itu perhatikan tabel dibawah :
Tabel 1.1
PAD dan PDRB
Tahun 2000 - 2013
Tahun PAD
(Juta Rupiah)
PDRB
(Juta Rupiah)
2000 1.151,64 90.337,72
2001 2.341,84 93.429,08
2002 4.378,54 265.831,81
2003 6.708,00 279.396,67
2004 8.334,18 294.286,34
2005 6.867,33 311.166,40
2006 9.334,53 330.172,93
2007 10.198,41 351.227,59
2008 13.293,56 373.248,75
2009 22.461,09 396.838,98
2010 27.257,00 420.842,59
2011 29.944,15 446.700,28
2012 32.420,60 474.561,42
2013 41.513,58 503.717,90
Sumber : BPS Kota Padang Panjang
Dilihat dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli
Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun
pada Tahun 2005 Pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah derah Kota Padang
Panjang mengalami penurunan yaitu sebesar 6.867,33 juta rupiah.
Selanjutnya PDRB yang dihasilkan oleh Kota padang Panjang setiap
tahunnya mengalami peningkatan. Arief (2011) Mengatakan dengan
meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk
membiayai program-program pembangunan yang akan mendorong peningkatan
pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan
produktivitasnya.
Sebagai jalan lintas daerah dan memiliki keindahan alam yang masih
alami, Kota Padang Panjang dapat dijadikan sebagai salah satu tempat tujuan
untuk berwisata. Namun PAD yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang masih
terbilang rendah, jika dibandingkan dengan kota lain yang ada di Sumatera Barat
yang juga menjadi tujuan wisata dan pusat kuliner seperti Kota Bukit Tinggi.
Berdasarkan data statistik (Lampiran 4), diperoleh besarnya nilai rata-rata
pertumbuhan PAD Kota Bukit Tinggi yaitu sebesar 24,02% sedangkan besarnya
nilai rata-rata pertumbuhan PAD Kota Padang Panjang yaitu sebesar 21,95%.
Dapat diperhatikan bahwa nilai pertumbuhan terendah PAD yang diperoleh Kota
bukit Tinggi yaitu sebesar -24,66% pada tahun 2010. Namun pada tahun tersebut
rata-rata pertumbuhan Kota Padang Panjang sebesar 17,59 %.
Saat ini Kota Padang Panjang telah memiliki objek wisata yang baru
didirikan, diketahui bahwa jumlah kunjungan wisata Kota Padang Panjang
mengalami penurunan yang sangat drastis pada Tahun 2007. Banyaknya
wisatawan yang datang berkunjung akan mempengaruhi penghasilan pajak
hiburan Kota Padang Panjang, hal ini akan mempengaruhi besarnya PAD Kota
Padang Panjang. Berdasarkan data statistik yang diperoleh memperlihatkan bahwa
semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung ke kota Padang Panjang,
maka akan semakin meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak
hiburan.
Demikian pula dengan keadaan perdagangan dan restoran yang ada di
Kota Padang Panjang yang menjadi jalan lintas tersebut, oleh karena itu
dibutuhkan tempat untuk persinggahan oleh wisatawan yang datang berkunjung
untuk menikmati kuliner yang ada di Kota Padang Panjang. Namun jumlah
restoran yang ada di Kota Padang Panjang mengalami Penurunan yang sangat
jauh pada Tahun 2007.
Mengingat pentingnya PAD ini dalam pelaksanaan pembangunan daerah,
sehingga menyebabkan adanya keinginan peneliti untuk meneliti tentang faktor
apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Panjang.
Sehingga penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Panjang”.
