KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA SUBSTITUSI TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNIVERSITAS ANDALAS
Abstract
Penelitian ini menyoroti kasus konkret yang melibatkan Munir Datuk Rajo Intan,
Cuaca Usmanto, dan Ferryanto Gani, di mana kepemilikan tanah Hak Milik Nomor
516/Sungai Sapih menjadi objek sengketa, awalnya Munir Datuk Rajo Intan
menjual tanah tersebut kepada Cuaca Usmanto melalui Akta Perjanjian Jual Beli
Nomor 21 tanggal 7 Januari 1982, yang diikuti dengan pemberian kuasa substitusi
kepada Cuaca Usmanto (Akta Kuasa Substitusi Nomor 127 tanggal 31 Mei 1982)
untuk mengurus penjualan. Selanjutnya, Cuaca Usmanto memberikan kuasa
substitusi lagi kepada Ferryanto Gani (Akta Kuasa Substitusi Nomor 8 tanggal 2
Juni 1982) dengan cakupan wewenang yang sangat luas, termasuk hak untuk
melepaskan hak atas tanah. Permasalahan muncul ketika Munir Datuk Rajo Intan
membuat surat keterangan hilang atas sertifikat tanah tersebut, yang kemudian
dipecah dan diterbitkan sertifikat baru atas nama pihak lain. Ferryanto Gani
kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang untuk
mengembalikan hak-haknya. Pengadilan Negeri Padang dalam putusan Nomor
88/Pdt.G/2020/PN.Pdg menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas seluruh
rangkaian akta tersebut, termasuk akta kuasa substitusi yang memberikan kuasa
mutlak, penelitian ini menemukan bahwa putusan tersebut keliru dan bertentangan
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 secara tegas
melarang penggunaan kuasa mutlak. Adapun yang menjadi rumusan masalah
adalah: 1. Bagaimana kekuatan hukum akta kuasa substitusi dalam kepemilikan hak
atas tanah? 2. Bagaimana kedudukan akta perjanjian jual beli terhadap pihak
ketiga? 3. Bagaimana proses balik nama sertipikat berdasarkan akta perjanjian jual
beli? Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan masalah yuridis
normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-
undangan (statue approach). Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder
dan menggunakan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan
bahwa akta kuasa substitusi yang memuat kuasa mutlak adalah cacat hukum karena
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan seharusnya
menolak pengesahan akta tersebut sebagai dasar peralihan hak. Kantor Pertanahan
Kota Padang, dalam penolakannya untuk melakukan balik nama berdasarkan
putusan pengadilan, berpegang pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan
yang berlaku, Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan harmonisasi
regulasi yang lebih tegas antara hukum perdata dan hukum agraria untuk mencegah
penyalahgunaan akta kuasa dan memastikan kepastian hukum dalam setiap
transaksi pertanahan.
Description
Pror.Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
Dr. Anton Rosari, S.H.,M.H
