KOORDINASI POLISI MILITER DENGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAB PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKALANGAN MILITER (Studi di Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan inti dalam penyelenggaraan
keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha mewujudkan suasana aman
di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi "panutan
dan suri tauladan" bagi masyarakat atau warga negara. Seorang anggota TNI memiliki
tuntutan untuk sebersih "kertas putih" dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para
anggota militer sendiri maupun utamanya dikalangan masyarakat. Perbuatan tercela yang
dilakukan oleh anggota TNI berupa peianggaran disiplin dan kejahatan-kejahatan yang
tergolong dalam lindak pidana militer. Untuk mencegah peianggaran dan kejahatan ditubuh
TNI, maka dikalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi
konlrol terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI. Dalam hal penyidikan
tindak pidana militer terdapat keterlibatan serta koordinasi Polisi Militer dengan atasan
Kesatuan yang berhak menenlukan nasib bawahannya yaitu sebagai ANKUM dan PAPERA.
Pemasalahan dalam skripsi ini yaitu koordinasi Polisi Militer dengan ANKUM dan PAPERA
dalam penyidikan tindak pidana dilingkungan militer, Hambatan apa saja yang dilemui oleh
Detasemen Polisi Militer (DENPOM) dalam penyidikan tindak pidana dilingkungan militer
serta rriengetahui upaya yang dilakukan oleh Polisi Militer dalam raengatasi hambatan dalam
penyidikan tindak pidana di lingkungan militer. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh
hasil bahwa keterlibatan ANKUM dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi
Militer merupakan perwujudan pertanggung-jawaban dari seorang komandan atas bawahan
yang melakukan tindak pidana sehingga harus ikut menentukan nasib dari bawahan yang
menjadi tersangka dari tindak pidana. Kemudian, keberadaan PAPERA didalam penyidikan
adalah sebagai penentu dari suatu perbuatan pidana yang teijadi untuk perihal penyelesaian
kasus tarsebut. PAPERA memiliki wewenang untuk menentuka suatu perkara untuk
diseiesaikan di penpdilan militer, pengadilan umum atau dikcmbalikan kembali kepada
ANKUM untuk dijatuhi sanksi disiplin prajunl. Hambatan didalam penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik militer, khususnya Polisi militer adalah pelaksanaan penyidikan
terhadap anggota TNI yang berada dikepulauan sehingga mengakibatkan alokasi waktu yang
direncanakan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian perkara yang merupakan tindak
pidana militer tersebut. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah Melakukan
penyesuaian rencana penyidikan bagi pemeriksaan tersangka yang berada dikepulauan,
pengubahan alokasi waktu penyidikan tanpa menghilangkan proses penyidikan terakhir yang
telah dilakukan, menyiapkan alokasi cadangan untuk proses penyidikan serta koordinasi
yang baik dan sistematis antara komandan kesatuan yang membawahi tersangka dengan
penyidik Polisi Militer.
Description
Hj. Aria Zurnetti, SH,.MH ; Nilma Suryani. SH,.MH
