PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR SWASTA: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN SELANDIA BARU
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Tindak pidana suap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai
Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Akan tetapi, sampai
dengan sekarang tidak ada berlakunya penggunaan regulasi tersebut dalam penegakan
hukum tindak pidana suap di sektor swasta. Melainkan tindak pidana suap dikaitkan dengan
tindak pidana korupsi menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan
di negara lain seperti Selandia Baru, dapat diperhatikan Indeks Persepsi Korupsi pada
peringkat teratas di antara enam negara lainnya tahun 2021 dan 2023. Faktanya di negara
tersebut, tindak pidana suap diatur sebagai bagian dari kejahatan keuangan khususnya
dalam lingkungan swasta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu
sebagai berikut: a) Bagaimanakah perbandingan regulasi tindak pidana suap di sektor
swasta di Indonesia dan Selandia Baru? b) Bagaimanakah perbandingan penegakan hukum
tindak pidana suap di sektor swasta sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di Indonesia
dan Selandia Baru? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif pendekatan
perundang-undangan dan perbandingan negara. Hasil penelitian menunjukkan, dalam
sejarahnya regulasi di Indonesia mengatur tindak pidana suap baik publik dan swasta
sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangan yang
sama. Peraturan perundang-undang tersebut di luar KUHP mengatur tindak pidana suap
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
sebagai hukum pidana khusus, Berbeda dengan regulasi di Selandia Baru yang dikarenakan
dalam Secret Commission Act 1910 memandang suap sebagai kejahatan keuangan,
mengatur tindak pidana tersebut dalam regulasi khusus dan mengikuti rekomendasi dari
United Nations Convention Against Corruption 2003. Dalam implementasinya, lembaga
penegak hukum Indonesia seperti polisi, jaksa, dan hakim menangani suatu perkara tindak
pidana suap dengan adanya unsur “kerugian keuangan negara” baik pelaku publik dan
swasta. Komisi Pemberantas Korupsi sebagai lembaga independen di Indonesia memiliki
kewenangan yang sama seperti Serious Fraud Office Selandia Baru. Para legislator dan
aparat penegak hukum Indonesia dapat mempelajari regulasi yang berlaku di Selandia
Baru, dan dapat memperluas delik suap khususnya di sektor swasta ke dalam suatu
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengikutsertakan masyarakat dalam
memberantas tindak pidana suap di sektor swasta dengan perbaikan karakter dini anti�korupsi secara nasiona
Description
Dr. Nani Mulyati, SH., MCL.
