TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pelaku usaha yang memperdagangkan daging babi tanpa memberikan keterangan mengenai hal tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg adalah salah satu contoh kasus pelanggaran mengenai tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelaku usaha pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis. Dari hasil penelitian, 1. Bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, dapat dikatakan cukup ringan, padahal akibat dari perbuatan tersebut berdampak besar bagi masyarakat 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pelaku Usaha Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pelaku usaha pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kerugian masyarakat. Pada Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, jelas kerugian yang diakibatkan pelaku bukanlah berupa materi yang dapat digantikan, akan tetapi kerugian yang tidak dapat digantikan, karena yang dirugikan berupa kepercayaan masyarakat.
Description
Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.H
