UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PENERAPAN PRINSIP FREEDOM OF NAVIGATION PADA PENGGUNAAN UNDERWATER DRONE DITINJAU DARI HUKUM LAU TINTERNASIONAL DAN HUKUM LAUT INDONESIA

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas Andalas

Abstract

Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi dan pengetahuan sangat maju serta tidak terbatas. Sehingga aturan hukum harus diperbaharui setiap saat, termasuk aturan pada hukum laut. Saat ini yang berlayar dilautan bukan hanya kapal-kapal dan kapal selam yang berawak, tetapi juga Underwater Drone. Underwater Drone berbentuk seperti kapal selam dengan ukuran kecil dan tidak berawak serta dikendalikan dengan jarak jauh. Underwater Drone dapat berlayar di world’s ocean ataupun di dalam laut teritorial suatu negara. Dengan diakuinya prinsip Freedom of Navigation yang terdapat pada Pasal 87 dan pasal 58 ayat 2 UNCLOS, suatu kapal dapat berlayar bebas dengan tujuan damai dan tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Pengaturan Underwater Drone terdapat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB XII/, dimana Drone dapat digunakan untuk tujuan damai dan untuk tujuan perlindungan negara. Indonesia sendiri belum ada mengatur mengenai penggunaan Underwater Drone, tetapi Indonesia memiliki pengaturan Drone di udara. Seharusnya Indonesia punya aturan mengenai Underwater Drone ini, guna melindungi kedaulatan Indonesia. Kata Kunci: Prinsip Freedom of Navigation, Underwater Drone.

Description

Dr. Jean Elvardi, S. H., M. H.

Keywords

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By