PENERAPAN PRINSIP FREEDOM OF NAVIGATION PADA PENGGUNAAN UNDERWATER DRONE DITINJAU DARI HUKUM LAU TINTERNASIONAL DAN HUKUM LAUT INDONESIA
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi dan pengetahuan sangat maju serta tidak terbatas. Sehingga aturan hukum harus diperbaharui setiap saat, termasuk aturan pada hukum laut. Saat ini yang berlayar dilautan bukan hanya kapal-kapal dan kapal selam yang berawak, tetapi juga Underwater Drone. Underwater Drone berbentuk seperti kapal selam dengan ukuran kecil dan tidak berawak serta dikendalikan dengan jarak jauh. Underwater Drone dapat berlayar di world’s ocean ataupun di dalam laut teritorial suatu negara. Dengan diakuinya prinsip Freedom of Navigation yang terdapat pada Pasal 87 dan pasal 58 ayat 2 UNCLOS, suatu kapal dapat berlayar bebas dengan tujuan damai dan tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Pengaturan Underwater Drone terdapat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB XII/, dimana Drone dapat digunakan untuk tujuan damai dan untuk tujuan perlindungan negara. Indonesia sendiri belum ada mengatur mengenai penggunaan Underwater Drone, tetapi Indonesia memiliki pengaturan Drone di udara. Seharusnya Indonesia punya aturan mengenai Underwater Drone ini, guna melindungi kedaulatan Indonesia.
Kata Kunci: Prinsip Freedom of Navigation, Underwater Drone.
Description
Dr. Jean Elvardi, S. H., M. H.
