UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH AHLI WARIS BURONAN TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012)

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas Andalas

Abstract

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan hak bagi setiap terpidana yang dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnyakarena ahli waris dianggap lebih sanggup mengurus upaya hukum peninjauan kembali sementara terpidana sedang menjalani hukuman. Pada kasus Sudjiono Timan, majelis hakim peninjauan kembali menerima dan mengabulkan permohonan isterinya yang dianggap sebagai ahli waris sedangkan terpidana sedang melarikan diri atau menjadi buronan. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali oleh ahli waris buronan terpidana tindak pidana korupsi dengan putusan peninjauan kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dari kepustakaan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.Setelah semua data didapatkan, maka akan dilakukan pengolahan dan analisis data secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan ini adalah belum adanya pengaturan yang jelas dalam KUHAP maupun peraturan hukum terkait upaya hukum yang dilakukan oleh ahli waris buronan terpidana, sehingga hakim menganggap bahwa ahli waris buronan terpidana berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan adalah bahwa majelis hakim tingkat kasasi terbukti melakukan kekeliruan dan kekhilafan, serta terhadap terpidana terbukti melakukan kesalahan namun bukan tindak pidana. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pembentuk undang-undang perlu memberikan pengertian yang jelas tentang ahli waris yang diperbolehan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali dalam revisi KUHAP atau menuangkan dalam bentuk Peraturan Mahkmah Agung (PERMA). Kata Kunci : upaya hukum peninjauan kembali, ahli waris, buronan terpidana.

Description

Prof. Dr. Elwi Danil S.H., M.H

Keywords

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By