PENERAPAN HAK-HAK ANAK OLEH PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat ini sangat b*ydc diantaranya adalah pencurian dengan
Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus mendapatkan perlindungan
hukum oleh Negar4 disini melalui aparat penegak hukum yaitu polisi. Dalam menerapkan hak-hak anak dalam proses
penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penyidik harus benar-benar menerapkan
hak-hak yang harus didapatkan oleh anak tersebut. Hak-hak anak yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1l Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana
Anak dapat dijalankan untuk melindungi hak dan kepentingan anak sebagai tersangka tiodak pidana pencurian dengan
pemberatan. untuk melihat mengenai penerapan hak-hak anak menurut Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang
Pedindungan Anak oleh penyidik terhadap anak sebagai tersangka tindak pirlana pencurian dengan pemberatan
dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Apakah Penyidik di Unit PPA Polresta Padang menggunakan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut penerapamya terhadap hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian
dengan pemberatan, apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik di Unit PPA Pokesta Padang dalam
menerapkan hak-hak anak terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan apakah upaya yang
dilakukan penyidik di Unit PPA Polresta Padang untuk mengatasi kendala rlalam menerapkan hak-hak anak terhadap
tersangka tindak pidana dengan pemberatan. Dari hasil penelitian dftetahui penerapan hak-hak anak dalam
prose$ penyidikan terhadap tersangka pencurian dengan pemberaAn di Unit PPA Polresta Padang sudah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kendala yang ditemui Penyidik dalam penerapan
hak-hak anak te,lhadap tersurgka tindak pidma pencurim dengm pemberatm hanya mengalami kendala yang bersifat
intemal s.rftura dan prasarana penunjang, sering dipindah tugaskannya petugas polisi ke unit lain, terbatasnya
jumlah polisi, seringnya penasehat hukum tidak mendampingi tersangka analq disatukan anak dengan tahanan dewasa
dan ruangan penyidikan anak relatif kecil) dan ftktor ekstenral (rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor
geografis kota Padang, orang tua pendamping sering menyebabkan anak takut berbicar4 kurang pahamnya orang tua dan
tersangka mengenai perlindungan anak dan serinpya anak depresi dalarn tahanan). Upaya menanggulangi kendala yang
ditemui pihak PPA kepolisian Polresta Padang dalam menerapkan hak-hak anak dalam proses penyidikan terhadap
tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah ditanggutangi
secara cukup bailq mulai dari proses penyidika4 kekurangan sarana dan prasarana pihak kepolisian Polresta Padang
sudah menyampaikan kepada pihak Polda Sumatera Barat
