PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Salah satu sumber yang memegang peranan penting dari penerimaan daerah
adalah Retribusi daerah. Sebagai sumber pendapatan yang memegang peranan
yang sangat penting maka dalam melakukan pemungutan Retribusi diperlukan
aturan yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk
melaksanakannya. Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan sendiri merupakan
salah satu jenis retribusi yang dipungut pemerintah daerah melalui dinas terkait,
dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Bangunan yang merupakan bagian dari
golongan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
menjadi bagian penerimaan dari Kota padang. Dengan demikian besarnya
kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada Kota padang, maka diperlukan
upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber
penerimaan. peneltian ini dilakukan di Kota Padang dengan permasalahan (1)
Bagaimana proses pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota
Padang, (2) Bagaimana upaya hukum terhadap keberatan masyarakat atas
penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang. Tujuan
penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusi
izin mendirikan bangunan di kota Padang dan bagaimana upaya hukum terhadap
keberatan masyarakat atas ketetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan di
Kota Padang. Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode Yuridis
sosiologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tarif retribusi Izin
Mendirikan Bangunan di Kota Padang yang pemungutannya telah sesuai dengan
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011. Dan upaya hukum terhadap keberatan
masyarakat atas penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah
pemberian keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Keringanan yang
diberikan oleh Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan telah sesuai
dengan peraturan Walikota yang telah ditetapkan. Saran penulis didalam proses
pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang di harapkan
agar proses pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak memerlukan
waktu yang panjang dan tidak menyulitkan masyarakat dalam melakukan
prosedurnya dan Upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya
pemberian keringanan. Walikota juga bisa memberikan pembebasan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan. Diharapkan kepada Dinas Tata Ruang, Tata
Bangunan dan Perumahan agar melakukan penyuluhan tentang adanya aturan
tentang keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut.
