PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Balerong Bunta Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
BPR hanya dapat dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia, badan
hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah
daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Dalam menjalankan
pemerintahan, pemerintah menggunakan berbagai macam aturan hukum yang
berfungsi sebagai suatu kaedah tersendiri di dalam masyarakat yang bersangkutan.
BPR merupakan bank perkreditan yang berada di daerah. Sebagai mana
pendirian yang diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia. Mengacu pada pasal 5
Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PBI) PBI No. 8/26/PBI/2006,
pemberian izin dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha.
Persoalannya adalah apakah pihak perbankan tetap mentaati syarat-syarat perizinan
yang dibutuhkan setelah izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
membahas hal ini lebih lanjut dengan judul “PELAKSANAAN PERIZINAN
USAHA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi padaBPR LPN
Balerong Bunta Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab)”.
Description
Hj. Sri Ametti, SH. M Hum
Romi, SH. MH
