KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PutusanMahkamahKonstitusiNomor 12-16-19/PUU-IV/2006 danPutusanMahkamahKonstitusiNomor 14/PUU-XI/2013)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari
perkembangan pemikiran dan gagasan pentingnya judicial review dalam suatu negara
hukum. Hal itu dilandasi oleh pemikiran bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi
dalam suatu negara yang harus dilaksanakan. Untuk menguji apakah suatu Undang-
Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah
judicial review. Jika Undang-Undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti
tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dapat dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diidealkan
menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang
keluar dari koridor konstitusi. Sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan mutlak atas pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C
ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, hal itu juga disebutkan
dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Namun didalam
praktiknya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pelaksanaan putusan tidak
langsung berlaku pasca putusan diucapkan, melainkan ditunda untuk beberapa tahun ke
depan. Disini penulis akan membahas mengenai permasalahan apakah penundaan
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan menurut hukum serta
bagaimana dampak penundaan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan hak
konstitusional pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada bab hasil dan pembahasan penulis
menyimpulkan bahwa, Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak
dapat dibenarkan menurut hukum dan dampak terhadap pemenuhan hak konstitusional
pemohon adalah tidak terlindunginya hak konstitusional pemohon pada saat Mahkamah
Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan telah diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum.
