PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI POLRESTA PADANG)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan
Abstract
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undangundang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang
berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur
bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber
harapan generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.
Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat
dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak
bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan
fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi
terdahulu.1
1 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.1
2
Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan
dan teknologi pada saat sekarang ini dapat menimbulkan dampak positif dan
negatif terutama bagi anak. Bila tumbuh dan berkembangnya anak tidak diawasi
oleh keluarga atau orang terdekat dan mereka juga berada dalam lingkungan yang
tidak baik maka tidak tertutup kemungkinan bila mereka lebih banyak
mendapatkan dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat
meningkatkan krisis moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah
orang yang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk dan berbagai alasan,
hal ini yang sangat mempengaruhi kehidupan anak.2 Latar belakang dari tindakan
mereka kebanyakan adalah karena faktor ekonomi, keluarga, dan rasa ingin tahu
yang besar. Dewasa ini banyak anak-anak di Sumatera Barat yang bermasalah
dengan hukum, tercatat pada tahun 2012 di Polresta Padang tindak pidana yang
dilakukan oleh anak terdapat 19 (sembilan belas) orang, dan sampai pada April
2013 terdapat 6 (enam) orang.3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan
untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar
anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi
kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya
untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri
2 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Medan, 2009, P1
3 Syaiful Munandar, Pelaksanaan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Dalam
Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Padang, 2013, hal 42
3
sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya
anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum
secara komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada anak yang
berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma
dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan
pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak
serta memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan
hukum agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan
kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai
penerus bangsa.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menuntut penyelesaian tindak pidana anak
itu lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak. Antara lainnya
diatur mengenai hak-hak anak selama mengikuti proses peradilan pidana yang
diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yaitu :
4
Pasal 3
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak
manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat;
h.memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh
Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut
Arief Gosita ada beberapa hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya
secara bersama-sama yaitu :
1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapat perlindugan terhadap tindakan-tindakan yang
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
(ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
5
3. Hak untuk mendapat pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan
diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
4. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap
dirinya ( transportasi, penyuluhan dr yang berwajib).4
Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan
restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Salah satu
caranya pendekatan keadilan restoratif yaitu melakukan diversi. Diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di
luar peradilan pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan
agar diversi dilaksanakan pada setiap tahap dalam proses Sistem Peradilan
Pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan
perkara di pengadilan negeri.
Didalam proses peradilan pidana anak, penanganan anak yang berkonflik
dengan hukum harus dibedakan dengan proses peradilan pidana orang dewasa.
Karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap
warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai
4 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo : Jakarta, 1993 Hal 10-13
6
individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatanya.5
Oleh sebab itu dalam proses hukum anak harus mendapatkan perlakuan khusus
yang membedakannya dari orang dewasa. Pada hakekatnya, segala bentuk
penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan
memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.
Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan
beberapa mengenai kewajiban penyidik untuk memperhatikan hak-hak bagi anak
yang berkonflik dengan hukum pada proses penangkapan dan penahanan. Dalam
Pasal 37 Huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan
bahwa dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib menghormati
status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua
atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan. Lebih lanjut
mengenai hal ini diatur dalam Pasal 38 Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana, yaitu :
Dalam hal penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan hakhak
bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi :
a. Hak didampingi oleh orang tua atau wali;
b. Hak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
c. Hak privasi untuk tidak dipublikasikan idntitasnya;
5 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur.diakses 19
September 2014 pukul 20.18 WIB
7
d. Ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan
e. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.
Sesudah penyidik melakukan penangkapan terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum maka selanjutnya akan dilakukan penahanan terhadap anak
tersebut untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pada tahap penahanan itu penyidik
juga wajib untuk memperhatikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 54 Angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana, yaitu :
Perlakuan terhadap tahanan anak-anak, meliputi :
a. Berhak mendapat pendampingan dari orang tua atau wali;
b. Berhak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
c. Berhak mendapatkan privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
d. Ditempatkan di ruang tahanan khusus anak;
e. Dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan laki-laki dan perempuan
dewasa;dan
f. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.
Kenyataannya dalam sistem peradilan pidana anak khususnya dalam tahap
penyidikan, diamana proses penyidikan ini adalah proses awal dari sistem
peradilan pidana, masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang telah diatur
dalam undang–undang. Seperti yang terjadi dalam proses penyidikan terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Padang pada tahun 2013 yang
masih menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak, antara lain seperti :
8
1. Penasehat hukum tersangka anak sering tidak mendampingi kliennya, disaat
polisi membuat BAP.
2. Pada saat penahanan dalam sel selama penyidikan, ada beberapa anggota
polisi yang bukan penyidik PPA, yaitu anggota polisi penjaga piket malam yg
menghardik tersangka, melecehkan korban, bahkan memukuli korban.
3. Pada saat penahanan dalam sel Polresta Padang terkadang tersangka anak ini
disatukan dengan tahanan orang dewasa, sehingga tersangka anak ini sering
mendapat perlakuan kasar dari tahanan dewasa.
4. Saat penyidikan terkadang pihak BAPAS tidak selalu hadir untuk
mendampingi tersangka tindak pidana.
5. Pada saat penyidikan berlangsung, ruangan tempat melakukan penyidikan di
Polresta Padang sangat kecil, sehingga pada saat pemeriksaan itu pihak-pihak
lain disekitar tempat pemeriksaaan bisa mendengarkan keterangan tersangka
pelaku tindak pidana tersebut.6
Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah terselenggaranya proses peradilan
pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar
memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka,
tertuduh terdakwa sebagai manusia.7 Maka dari itu sangat diperlukannya
perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Karena
Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on
6 Syaiful Munandar, Op.cit., 2013, hal 54-55
7 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hal 33
9
the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap
anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang Pelaksanaan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada
Tahap Penyidikan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
di Polresta Padang.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirasa perlu untuk membuat
susunan permasalahan yang nantinya akan dicari jawabannya pada penelitian
yang akan dilakukan, agar hasil yang diperoleh sesuai pada koridor yang
ditetapkan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum
pada tahap penyidikan di Polresta Padang ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan hak-hak anak yang
berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Polresta Padang
tersebut ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang
dihadapi dalam melaksanakan hak anak yang berkonflik dengan hukum
dalam proses penyidikan di Polresta Padang?
10
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik
dengan hukum pada tahap penyidikan di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan
hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di
Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik
dengan hukum pada tahap penyidikan di Polresta Padang.
D. Manfaat Penelitian
Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap menghasilkan
beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah
sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
b. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan
yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep
hukum positif di lapangan.
c. Memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum,
khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik
dengan hukum pada tahap penyidikan.
11
2. Manfaat praktis
a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
b. Diharapkan bermanfaat bagi pihak penegak hukum, khususnya
Penyidik, terkait dengan proses penyidikan terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum,
konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma
hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas
permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka
teoritis ini adalah:
Teori Penegakan Hukum
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi
12
yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih
lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.8
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak
secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur
penilaian pribadi.9
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law
enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat
untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusankeputusan
hakim.10
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan
sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak
pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor
tersebut adalah sebagai berikut:11
a. Faktor hukumnya sendiri.
Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undangundang
mungkin disebabkan, karena :
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT
Raja Grafindo Persada, 2010, hal 5.
9 Ibid, hal 7.
10 Ibid.
11 Ibid, hal 8.
13
1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan
untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang
mengaktifkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.12
b. Faktor penegak hukum.
Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada
kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan
hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapijuga
peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut
mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan,
kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.13
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana atau fasilitas
tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
12 Ibid, hal 17-18.
13 Ibid, hal 19.
14
cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil
penegakan hukum akan mencapai tujuannya. 14
d. Faktor masyarakat.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan
hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar
perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat
mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti
ada kaitannya dengan factor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang,
penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.15
e. Faktor kebudayaan.
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan
apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut,
lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua
keadaan ekstrim yang harus diserasikan. 16
14 Ibid, hal 37.
15 Ibid, hal 45.
16 Ibid, hal 59-60
15
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
efektivitas penegakan hukum.17
Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan
hukum bergantung pada : 18
a. Substansi hukum
Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan
aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk
putusan pengadilan.
b. Struktur hukum
Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum,
beserta aparatnya.
c. Budaya hukum
Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir
dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga
masyarakat.
2. Kerangka Konseptual
Untuk lebih terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping
perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukaan kerangka konseptual yang
17 Ibid, hal 9.
18 http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/. diakses 24
November 2014 pukul 08.00 WIB
16
merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan
sehubungan dengan judul proposal, yaitu:
a. Pelaksanaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelaksanaan berarti proses,
cara, perbuatan melaksanakan.19
b. Hak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti wewenang
menurut hukum.20
c. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak menyatakan bahwa “ Anak yang Berkonflik dengan
Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana”.
d. Penyidikan
Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana, menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
19 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,
Balai Pustaka, 1989. hal 488.
20 Ibid, hal 292.
17
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya”.
F. Metode Penelitian
Dalam menyusun proposal ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkrit,
jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang
berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan
cara penelitian sebagai berikut:
1. Pendekatan Masalah
Seusai dengan judul proposal penelitian ini, maka metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) yakni
penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk
kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan
atau terhadap masyarakat.21
2. Jenis Data
a. Data Primer
Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik
wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008. hal
52
18
menggunakan alat yang dinamakan intervivew guide (panduan
wawancara).22 Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui
bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum di Polresta Padang.
b. Data Sekunder
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan
Perundang-undangan, Konvensi, dan peraturan terkait lainnya
berhubungan dengan kegiatan penelitian ini.23 Bahan-bahan hukum
primer yang digunakan, diantaranya:
a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak.
22 Moh.Nazir, Metode Penelitian, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hal 193 – 194.
23 Soerjono soekanto, op.cit., hal 52.
19
e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.
f) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-
Hak Anak).
g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan
penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang
berasal dari:24
a) Buku-buku
b) Jurnal
c) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
Kamus-kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
24 Ibid
20
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data yang bermanfaat untuk penulisan ini ditempuh
dengan cara wawancara dan studi dokumen.
a. Wawancara
Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi
terstruktur. Maksudnya, penulis terlebih dahulu menyiapkan
pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Pertanyaan tidak
hanya terfokus pada pertanyaan yg sudah disiapkan sebelumnya tetapi
bisa jadi timbul pertanyaan baru pada saat melakukan wawancara.
Adapun yang akan menjadi respondennya adalah penyidik anak,
anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak terkait lainnya yang
berhubungan dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum di Polresta Padang.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga
buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, dan lain-lain yang
berhubungan dengan penelitan penulis.
21
4. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Sebelum melakukan analisis data, data yang penulis dapatkan diolah
dengan melakukan pengoreksian dari semua temuan dan jawaban.
Cara pengolahan data tersebut adalah dengan cara editing. Editing
adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali
mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya,
konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian,
maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh
penulis.25
b. Analisis Data
Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat
ditafsirkan.26 Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah
analisis data secara kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau
dinilai dengan angka secara langsung.27
