GAGASAN PENGATURAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANTARA PEMILIHAN LEGISLATIF DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan instrumen penting untuk
mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian
diantaranya. Namun ternyata terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 diantaranya Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal
14 Ayat (2), dan Pasal 112. Sehingga pasal-pasal tersebut diajukan ke Mahkamah
Konstitusi dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/
2013 yang mengabulkan sebagian permohonannya yakni Pasal 3 Ayat (5),
Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Analisis
pertimbangan hukum dilakukan dalam tiga rumusan utama putusan yakni: 1.
Kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan Presidensial, 2.
Original Intens dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Penafsiran Sistematik, 3. Efektifitas dan Efisiensi
penyelenggaraan Pemilihan Umum serta hak warga negara untuk memilih secara
cerdas. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan ulang yang komprehensif terkait
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum anggota
DPR, DPD, DPRD serta berbagai model pengaturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak, agar dalam menyelenggarakan pemilu
kedepan tidak terjadi kekosongan hukum.
