PENERTIBAN TRAVEL LIAR DALAM PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Latar Belakang Masalah
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa dan kesatuan
serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini
tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi
mobilitas orang dan barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan dari
dalam dan ke luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang,
pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum
berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilhasilnya.
1
Menyadari peran transportasi baik di darat (melalui jalan umum dan rel
kereta api), laut/perairan maupun udara yang begitu penting, maka harus ditata
dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan
tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Demikian juga dalam pengangkutan darat, khususnya yang melalui jalan umum,
maka lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman,
cepat, tepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.2
Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam
peningkatan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun
1 Rahayu hartini,hukum pengangkutan,UPT.Penerbitan universitas muhammadiyah
malang,2007,hlm 53.
2 Ibid
2
pelayanan perdagangan dan jasa. 3 Karena pengangkutan dengan menggunakan
transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun
orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan
meninggikan manfaat serta efisiensi.4 Naluri dan keinginan penduduk untuk
mengadakan perjalanan atau memindahkan barang selalu menimbulkan masalah.
Pada kabupaten/kota yang berpenduduk dalam jumlah besar dan mempunyai
kegiatan yang sangat luas dan intensif, maka diperlukan pelayanan transportasi
berkapasitas tinggi dan ditata secara terpadu atau dinamis.
Transportasi itu berfungsi ganda, di satu sisi harus mampu menunjang dan
di sisi lain juga mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Oleh
karena itu pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara
multidimensional , dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan
kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang
dipengaruhinya dan termasuk sarana dan prasarana. Seiring perkembangan daerah
di Indonesia maka kebutuhan transportasi semakin meningkat pula, menyebabkan
permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan
penanganan sesegera mungkin.
Berkaitan dengan penelitian yang telah diajukan penulis ini diawali
dengan kegelisahan akan kurangnya pelayanan transportasi di Kabupaten Pesisir
Selatan, dimana penulis sering menjadi penumpang dari salah satu jenis
transportasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan trayek menuju Kota
Padang atau sebaliknya yang dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut dengan
3 Adrian sutedi,hukum perizinan,sinar grafika,jakarta,2011,hlm 314.
4 Sution usman adji dkk,hukum pengangkutan di Indonesia,PT RINKA
CIPTA,Jakarta,1991,hlm 1.
3
travel. Hampir sebagian besar bentuk usaha transportasi ini tidak berizin atau
dengan kata lain sering disebut travel liar, sementara banyak sekali instrumen
hukum yang mengatur tentang hal ini diantaranya Undang – Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 173 ayat (1) yang
berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang
dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek. b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. c. izin
penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
Sementara itu pada pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, pasal 35 ayat (1) dan (2) Keputusan Mentri
Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, serta peraturan lain dibawahnya mengatakan hal yang sama yaitu setiap
angkutan umum yang membawa orang atau barang wajib memiliki izin. Dengan
demikian angkutan umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin trayek wajib
dilakukan penindakan untuk dilakukan penertiban agar tujuan dari keberadaan
angkutan itu sendiri dapat diwujudkan serta juga melindungi masyarakat dari hal
– hal yang akan menbahayakan keselamatannya.
Disamping permasalahan terkait dengan adanya perkembangan
transportasi tersebut maka dengan dijalankannya suatu usaha di bidang angkutan
umum baik angkutan orang atau barang maka menambah panjangnya perhatian
4
pemerintah daerah untuk memfokuskan diri dalam melihat kebutuhan masyarakat
akan hal transportasi ini sebagai sarana untuk mencapai dan mempermudah tujuan
dan kepentingan mereka. Sebagaimana bunyi pasal 18 ayat (6) yang terdapat
dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yaitu
pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maka dari itu
bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
akan alat transportasi dengan menciptakan suatu aturan secara keseluruhan
melalui perangkat hukum daerah.
Dengan tidak adanya izin terhadap usaha angkutan orang atau travel
tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam akibat terhadap penumpang
jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan sebelumnya karna tidak adanya
jaminan asuransi jiwa serta sedikit banyak membawa kerugian terhadap keuangan
daerah karna tidak diberikannya retribusi. Oleh karena itu keberadaan usaha travel
liar di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sorotan utama dalam penelitian yang
diajukan ini, kemudian peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten dalam mewujudkan suatu pelayanan transportasi yang baik bagi
masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
Masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi
pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini
dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok
pemerintah. Begitu juga halnya di daerah masalah pelayanan perizinan sudah
5
menjadi program pemerintah yang harus secara terus-menerus ditingkatkan
pelaksanaannya.5
Dengan demikian telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam
melaksanakan prosedur pemberian izin terhadap berbagai bentuk usaha khususnya
usaha travel ini. Diharapkan pada masa yang akan datang dapat menjadikan
Indonesia sebagai negara maju dengan membantu perkembangan dan
pembangunan setiap sektor di daerah – daerah dengan menciptakan transportasi
yang aman dan nyaman sehingga tidak menghambat pergerakan masyarakat.
Transportasi atau jasa angkutan umum yang melalui dan memenuhi
prosedur hukum akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat,
namun sebaliknya jika pemerintah lepas tangan atas pengontrolan dan
pengawasan pendirian usaha transportasi ini maka tentu akan mengancam dan
merugikan masyarakat.
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang : “PENERTIBAN TRAVEL LIAR DALAM
PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KABUPATEN PESISIR
SELATAN”.
