TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS TAHUN 1997- 1998)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Penghilangan paksa merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap
kemanusiaan yang merupakan tindak pidana internasional yang melanggar norma
yang tidak dapat dikesampingkan (jus cogens crime). Akibat dilakukannya suatu
jus cogens crime, timbullah kewajiban bagi semua negara (obligatio erga omnes)
untuk menuntut atau mengekstradisi pelakunya dan juga untuk memberikan
kompensasi terhadap korban tindak pidana internasional tersebut. Kinerja
lembaga eksekutif yang sampai saat ini belum membentuk pengadilan HAM ad
hoc untuk mengadili kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1997-1998 sejak
direkomendasikan pembentukannya oleh DPR pada tahun 2009 menimbulkan
permasalahan tentang pelaksanaan tanggung jawab negara (Indonesia) terhadap
tindak pidana internasional dalam kasus tersebut. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Pendekatan
masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang
(statute approach), yang melihat isi peraturan perundang-undangan termasuk
instrument hukum pidana internasional, dan pendekatan perbandingan hukum
(comparative approach). Ketentuan hukum internasional yang terkait dengan
hukum pidana internasional mensyaratkan proses hukum suatu tindak pidana
internasional dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa penundaan
(reasonable time and without delay). Proses hukum yang sampai saat ini stagnan
tanpa alasan yang jelas, menurut hukum pidana internasional telah melanggar
kewajiban negara karena dinilai telah memakan waktu yang tidak wajar serta
adanya delay. Dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana
internasional juga disyaratkan bahwa kompensasi tersebut harus dapat diakses
secara nyata oleh korban. Proses pemberian kompensasi terhadap korban yang
mensyaratkan adanya putusan pengadilan HAM ad hoc menyebabkan tidak dapat
diaksesnya kompensasi tersebut oleh korban, sehingga juga melanggar kewajiban
internasional negara Indonesia. Oleh karena kedua tanggung jawab tersebut telah
dilanggar oleh Indonesia, akan sangat baik apabila pengadilan HAM ad hoc atas
kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1997-1998 segera dibentuk.
Pembentukan pengadilan HAM ad hoc tersebut tidak hanya dapat menyelesaikan
persoalan pelanggaran HAM berat tetapi juga persoalan pelanggaran tanggung
jawab negara dalam tindak pidana internasional.
