PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERUPA SEPEDA MOTOR DAN MOBIL PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
ABSTRAK
Karakteristik dari jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 adalah terdapat tiga cara untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan
terhadap debitur yang wanprestasi, salah satunya kreditur dapat mengeksekusi objek
benda jaminan secara langsung apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya,
yang mana hasil dari penjualan objek jaminan fidusia nantinya akan digunakan untuk
melunasi hutang debitur. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami
perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019. Kreditur yang sebelumnya memiliki hak untuk mengeksekusi objek
jaminan secara langsung kini tidak dapat lagi dilakukan apabila debitur menolak
untuk menyerahkan objek jaminan dan tidak mengakui telah melakukan wanprestasi.
Sehingga apabila ingin melakukan eksekusi, kreditur menggunakan eksekusi dengan
titel eksekutorial/berdasarkan penetapan dari pengadilan. Akibat adanya perubahan
norma pelaksanaan eksekusi tersebut memberikan dampak pada PT. Sinar Mitra
Sepadan Finance, BCA Finance Kota Padang, dan PT. Adira Finance Kota Padang
yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing sepeda motor
dan mobil di Kota Padang. Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan yang
akan dibahas dalam penulisan ini adalah: pertama, bagaimana pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia berupa sepeda motor dan mobil di Kota Padang setelah adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; kedua, Bagaimana
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berupa sepeda
motor dan mobil di Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama,
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berupa sepeda motor dan mobil oleh
perusahaan pembiayaan di Kota Padang belum sepenuhnya mematuhi putusan
Mahkamah Konstitusi. Kedua, dengan adanya Putusan tersebut memberikan kendala
bagi lembaga pembiayaan di Kota Padang karena proses yang lama dan biaya yang
mahal sehingga memberikan kesempatan debitur untuk mengelak untuk membayar
bahkan membawa kabur objek jaminan.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi, Putusan Mahkamah
Konstitusi
