PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Program Magister Kenotariatan
Abstract
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG
Oleh : Petrolika
ABSTRAK
Tanah merupakan barang daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi
pemerintah daerah itu sendiri sebagai penopang utama pendapatan asli daerah.
Pelaksanaan pendaftaran barang daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Wali Kota Padang No
10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tentang : 1) Bagaimana pengaturan pendaftaran Barang Milik
Daerah berupa tanah pemerintah pada kantor Pertanahan (Kantah) ? 2) Bagaimana
pelaksanaan pendaftaran barang milik pemerintah berupa tanah pada kantor
Pertanahan (Kantah) Kota Padang? 3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan
jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah
pemerintah pada kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang ? Penelitian ini bersifat
deskriptif empiris yaitu penelitian memberikan gambaran perlindungan hukum
terhadap notaris sehubungan dengan pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan Kota
Padang Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek–aspek hukum, dengan
cara mempelajari bahan–bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya
dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas,
sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis
empiris Hasil penelitian Pelaksanaan pendaftaran barang milik daearah berupa tanah
milik Pemerintah Kota Padang masih belum 100% dilakukan, Pelaksanaan
pendaftaran barang milik daerah atau tanah milik Pemda telah dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Wali Kota Padang No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah yaitu mengamankan barang milik daerah berupa tanah dengan membuat
serifikat sebagai alas hak nya. Faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan
pendaftaran barang milik daearah berupa tanah yaitu masalah Administrasi,
Kurangya Koordinasi, Sumber daya manusia. Dengan adanya Administrasi yang baik
akan dapat memproleh data/informasi secara memadai. Dan Sumber Sumber daya
manusia (SDM) menjadi salah satu faktor internal yang menghambat pelaksanaan
pendaftaran barang milik daerah berupa tanah di daerah karena dalam pendaftaran
barang milik daerah berupa tanah harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti, harus
diperhatikan pula letak dan keadaan fisik serta penggunaan tanah yang akan didaftar.
Kata kunci : Pendaftaran Barang Milik Daerah, Tanah, Pemerintah Kota Padang .
Description
Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
