TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA YANG TERJADI DI LUAR YURISDIKSI SUATU NEGARA
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Permasalahan lingkungan yang terjadi pada saat ini sudah pada batasan yang berbahaya. Dampak yang
ditimbukan dari pencemaran tersebut telah bersifat transnasional. Dengan kata lain kasus pencemaran
lingkungan telah berpotensi untuk merugikan negara lain. Tindakan tersebut telah mengakibatkan
terlanggarnya salah satu kewajiban internasional yaitu “sic utere tuo ut alineum non leadas”, dimana
kedaulatan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan tidak boleh menimbulkan kerugian
terhadap negara lain. Beberapa kasus pencemaran lingkungan memperlihatkan adanya upaya perluasan
yurisdiksi negara untuk mengadili pelaku penemaran yang berasal dari negara lain. Penelitian ini akan
membahas beberapa permasalahan. Pertama, bagaiamana bentuk kewenangan suatu negara dalam
mengadili perkara pencemaran lintas batas negara yang terjadi di luar yurisdiksinya. Kedua, Bagaimana
Extra-territorial Application dan Liability for Transboundary Haze Pollution menurut
Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah normatif. Kasus Pakootas Vs Teck Cominco di Amerika memperlihatkan adanya
penerapan perluasan yurisdiksi berdasarkan prinsip territorial objektif atas adamya tindakan pencemaran
yang berasal dari kanada yang mencemari Sungai Columbia dan Danau Resevelt di perbatasan
Washington. Kasus Ok Tedi di Australia menunjukan adanya penerapan prinsip nasional aktif dimana
Australia memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh aktiftas dan tindakan warga negaranya yang
terjadi diluar negaranya. Kasus lainnya yaitu pencemaran asap dari kebarakan hutan yang terjadi di
Indonesia sehingga Singapura mengadopsi prinsip perluasan yurisdiksi. Pada Tahun 2014, Singapura
melalui Undang-Undang Polusi Asap tahun 2014 yang memberikan kewenangan untuk mengadili pelaku
pencemaran asap yang yang pelakunya merupakan entitas dari negara lain dengan menerapkan prinsip
extraterritorial application dan liabillity. Tahun 2015, beberapa perusahaan di Indonesia mendapatkan
peringatan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kebakaran hutan dan adanya upaya
penahanan terhadap direksi dari perusahaan tersebut. Namun penerapan ketentuan Undang-Undang ini
sulit untuk diterapkan karena adanya permasalahan yurisdiksi yang megakibatkan Singapura tidak dapat
mengambil upaya hukum atas tindakan yang berdasarkan Undang-Undang ini.
