PEMENUHAN HAK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNIVERSITAS ANDALAS
Abstract
Hak atas informasi atau right to know merupakan hak asasi manusia yang menjadikan
pemerintahan transparan dan partisipatoris. Selama ini hak atas informasi sangat susah
didapatkan oleh masyarakat, apalagi kalau informasi itu berkaitan dengan kepentingan publik
atau menguntungkan masyarakat. Terlihat pada zaman orde baru, keterbukaan informasi publik
dalam memperoleh informasi sangat dibatasi Pemerintah. Dengan alasan kerahasiaan,
Pemerintah Orde Baru banyak mengontrol berbagai informasi yang akan keluar dan diterima
oleh masyarakat sehingga sangat wajar apabila informasi yang akan disajikan oleh media harus
melalui pengawasan yang ketat. Jatuhnya pemerintahan orde baru telah membuka harapan bagi
kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan keterbukaan Pemerintah terhadap masyarakat
menjadi salah satu tuntutan dalam agenda perjuangan reformasi. Pada zaman reformasi
sekarang, hak keterbukaan informasi publik sudah dijamin dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan dalam
pemenuhan hak keterbukaan informasi publik. Badan Publik belum sepenuhnya menjalankan
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah bentuk-bentuk hak keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemenuhan hak keterbukaan informasi publik serta
kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak keterbukaan informasi publik. Metode penelitian
yang digunakan bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah
kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan melihat pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hak keterbukaan informasi publik, pemenuhan hak
keterbukaan informasi publik dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak
keterbukaan informasi publik dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Serta
berusaha mewujudkan pemerintahan yang transparan dengan menjalankan UU No.14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan benar.
