Pertanggung jawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Membahas persoalan aborsi sudah bukan mempakan rahasia umum dan bukan haJ
yang tabu untuk dibicarakan. Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan
sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Apabila tindak pidana aborsi ini
dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang
peiaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing - masing peserta
dalam peristiwa tersebut. pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang
obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang
memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam hukum
pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi tersebut dengan
deelneming. Turut serta (deelneming) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh
lebih dari orang. yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat
hubungan sikap batin dan alau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak
pidana tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama,
bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap peiaku tindak pidana aborsi dalam
turut serta (deelneming). Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap besarnya hukuman peiaku tindak pidana aborsi. Untuk menjawab permasalahan
tersebut penulis melakukan penelitian sosiologis dengan pendekatan secara yuridis. Data
dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan penelitian terlihat
bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada adanya suatu perbuatan yang
dilakukan yang mana perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan memenuhi semua
unsur yang ada dalam delik aborsi serta adanya unsur kesalahan dalam diri sipelaku.
Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada surat dakwaan
dan fakta-fakta dalam persidangan dan dipenuhinya unsur "sengaja". Adanya peranan
pasal 55 dan 56 KUHP sehingga memudahkan dalam menentukan pertanggungjawaban
pidana masing-masing peiaku. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
dalam tindak pidana aborsi didasarkan pada banyak hal. Dianlaranya adalah bukti-bukti
yang diajukan. keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat dakwaan yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum. Saran yang dianggap perlu dalam tulisan ini yaitu pertama,
dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, hakim hendaknya lebih
memahami bagaimana kondisi kejiwaan dan faktor-faktor peiaku melakukan aborsi.
Kedua, hakim dituntut untuk lebih bijaksana dalam menetapkan pertimbangan untuk
memutus suatu tindak pidana terutama tindak pidana aborsi.
Description
Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH ; Nelwitis, SH, MH
