UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

dc.contributor.authorWidjaksono, Adrian Denar
dc.date.accessioned2026-09-24T19:40:49Z
dc.date.issued2026-08-18
dc.descriptionDr. Nani Mulyati, SH., M.CL; Dr. Edita Elda, S.H., M.H
dc.description.abstractPrinsip Business Judgment Rule (BJR) merupakan suatu aturan atau prinsip khusus yang melindungi pertimbangan atau keputusan bisnis yang diambil oleh organ perusahaan. Prinsip BJR yang diatur dalam UU BUMN melindungi organ BUMN yang melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Namun demikian, penerapan prinsip BJR dalam hukum tindak pidana korupsi masih memperlihatkan ketimpangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana; 2.Bagaimanakah penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi; 3. Bagaimanakah kendala dan upaya penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan megacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1. Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menunjukkan pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) sebagaimana tercermin dalam asas geen straf zonder schuld; 2. Pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR pada dasarnya dikenakan kepada direksi sebagai subjek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon) yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengambilan keputusan atas nama BUMN; 3. Kendala penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi meliputi ketidakpastian hukum terkait penafsiran kerugian BUMN, kompleksitas pembuktian unsur BJR, serta budaya kriminalisasi risiko bisnis yang disertai lemahnya dokumentasi korporasi. Untuk mengatasinya, diperlukan penyamaan persepsi antar penegak hukum. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan sistem dokumentasi keputusan bisnis perlu dilakukan guna mendukung pembuktian penerapan prinsip tersebut.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/27769
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectBusiness Judgment Rule
dc.subjectBUMN
dc.subjectTindak Pidana Korupsi
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePenerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2026-08-19
dcterms.referencesAgus Wibowo, Et. Al., 2020. Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. CV Media Sains Indonesia. Bandung. Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024. Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. PT Literasi Nusantara Abadi Group. Malang. Andi Hamzah, 2008. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. ___________, 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Yasrif Wampone. Jakarta. Chairul Huda, 2026. MENS REA: Panggung Peraturan Konseptual Pertanggugjawaban Pidana, Neurosains, dan Filsafat. Rajagrafindo. Depok. Diky Anandy, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, 2023. Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi. Indonesia Corruption Watch. Jakarta. Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, 2025. Anotasi KUHP Nasional. Rajawali Pers. Depok. ______________, Et. Al., 2026. Anotasi KUHAP Nasional. Rajagrafindo. Depok. ______________, 2017. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. ed. revisi. cet. ke-2. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Edita Elda, 2021. Korupsi Dalam Keadaan Tertentu. PT RajaGrafindo Persada. Depok. Eko Handoyo, 2013. Pendidikan Antikorupsi. ed. revisi. Penerbit Ombak. Yogyakarta. Emerson Yuntho, Et. Al., 2014. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Corruption Watch. Jakarta. Gunardi, 2022. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. ed. 1. Damera Press. Jakarta. Jetty Erna Hilda Mokat, Jeane Elisabeth Langkai, dan Margareta Rantung. 2023. Pengantar Ilmu Hukum. Tahta Media Group. Surakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. Memahami Untuk Membasmi:Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. KPK. Jakarta. Luhut M.P. Pangaribuan, 2026. KUHAP 2025: Dari Master Piece Ke Piece Master. Papas Sinar Sinanti. Jakarta Lukman Hakim, 2020. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. CV Budi Utama. Yogyakarta. Maroni dan Nenny Dwi Ariani, 2019. Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja). Bandar Lampung. Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram. Nani Mulyati, 2023. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Rajagrafindo Persada. Depok. P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Rodliyah dan Salim, 2024. Pengantar Hukum Pidana mengacu Pada KUHP BARU (UU No.1 Tahun 2023). Sinar Grafika. Jakarta Timur. Shinta Agustina. Et.Al. 2019. Penjelasan Hukum: Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi. LeIP. Jakarta. Sudaryono. 2012. Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana. PUSHAM UII. Yogyakarta. Suratin Eko Supono, 2026. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & UU Penyesuaian Pidana (No. 1 Tahun 2023 & No. 1 tahun 2026) Beserta Penjelasannya. CV Andi Offset. Yogyakarta. Teguh Praseyo. 2011. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Et.Al., 2024. Hukum Pidana Korupsi. PT Sada Kurnia Pustaka. Serang. Widodo Dwi Putro, Et.Al. 2019. Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik Dalam Sangketa Perdata Berobyek Tanah. LeIP. Jakarta. Yusuf Shofie. 2020. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan Pemeriksaan Perkara Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.SusTPK/2025/PN.Jkt.Pst Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 17/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Ahmad Rofiq dan Pujiyono. 2022. “Asas Strict Liability Sebagai Penyeimbangan Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Journal of Judicial Review. Vol. 24. No.2. Alicia Andromeda Sanyoto, 2025. “Business Judgment Rule dalam Perspektif Pertanggungjawaban Direksi: Studi Perbandingan Amerika Serikat. Kanada. dan Indonesia”. Jurnal Indonesian Journal of Law and Economics Review. Vol. 20. No. 4. Alivia Reva Andiyani dan Ismunarno, 2021. ”Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan yang Dilarang dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura”. Jurnal Recidive. Vol. 10. No.1. hlm. 31-32. Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra. 2022. "Impunitas Penanganan Pandemi COVID-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020". Jurnal Diskresi. Vol. 1. No. 1. Aris Munandar Ar. Et.Al. 2024. ”Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia”. Jurnal Imiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1 No. 3. Asnita, Et.Al., 2021. “Pengaruh Good Coporate Governance Terhadap Kepuasan & Kepercayaan Stakeholders”. Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS). Vol. 3. No.1. hlm. 20. Bayu Hewu Pratama, Gindo L. Tobing, dan Thomas Abbon, 2023. “Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan”. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol. 9. No.1. hlm. 13. Budi Suhariyanto. 2018. “Corporate Criminal Liability Under The Reactive Corporate Fault To Achieve Good Corporate Governance In Indonesia”. Path Of Science. Vol. 10. No. 12. Depri Liber Sonata, 2014. ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia. Vol. 8. No. 1. Dian Rusman, Numan Sofari Hafid, dan Syahrul Anwar. 2025. ”Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.”. Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 4. Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, dan Erwin. 2024. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia”. Collegium Studiosum Journal. Vol. 7. No. 1. Fariz Oktan. Ishandi Saputra. dan Artha Febriansyah. 2023. ”Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi”. Jurnal Simbur Cahaya. Vol. 30. No. 1. Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, 2025. ”Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi dalam Pengelolahan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025”. Jurnal Locus Academic Literature Review. Vol. 4. No. 2. Hariman Satria. Et.Al. 2021. “Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. Indonesia Criminal Law Review. Vol. 1. No. 1. Ilhan Nurdipa dan Anita Zulfiani. 2025. ”Penerapan Doktrin Identifikasi Dalam Menetukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi”. Referendum: Jurnal Perdata dan Pidana. Vol. 2. No. 2. Indriyani Kusumawati dan Yeti Sumiyati, 2021. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam secara Sepihak”. Jurnal Dialogia Iuridicia. Vol. 13. No. 1. Irwan Marsuki, H.M. Ichlas Mappilawa, dan Amir Faisal, 2020. “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Dilakukan Oleh Pelajar (Suatu Studi Di Polres Konawe)”. Jurnal Sultra Law Review. Vol. 02. No. 1. Josmatin Hegel Siringoringo, 2023. ”Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisiann dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography”. Jurnal Recidive. Vol. 13. No. 2. Kadek Yogu Arya Agustama. 2026. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Ranteng (Joint Liability) dalam Perlindungan Hak Normatif Bagi Pekerja Outsourcing”. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol. 3. No. 1. Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7. No.1. M. Ilham Wira Pratama, 2025. “Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016”. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia . Vol. 5. No. 1. Marsudi Utoyo, Et.Al. 2020. “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7. No.1. Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, 2019. “Implementasi Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia”. Jurnal Ganesha Law Review. Vol. 1. No. 1. Muhammad Asy-Syifa Anshari, Et. Al. 2025. ”Kajian Prinsip Business Judgment Rule Dalam Hukum Perusahaan”. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol. 8. No. 6. Muhammad Fatahillah Akbar, 2021. “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan”. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 51. No. 3. Muhammad Mamduh, 2022. “Kedudukan dan Pertanggungjawaban Pidana BUMN sebagai Korporasi terhadap Kerugian Negara”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 6. No. 3. Nadif Maulana, Et.Al. ”Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Jurnal hukum Lex Generalis. Vol. 7. No. 7. Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022. “Penegakan Hukum di Indonesia Di dari Perspektif Sosiologi Hukum”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 10. No. 2. Nisaul Zahra, Et.Al. 2024. ”Semantik Dalam Bahasa Indonesia”. Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya. Vol. 2. No. 6. Nova Marito Manalu dan Anza Ronza Bangun, 2026. “Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 2. Olga A Pangkerego dan Berlian Manopo. 2021. ”Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP”. Lex Privatum. Vol. 9. No. 4. Purnama Hadi Kusuma, Usnadi, dan Abdul Rahman Salman Faris. 2026. ”Business Judgment Rule: Prinsip Perlindungan Bagi Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan”. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol. 3. No.1. Rasha Nazifa Muhtar, 2025. “Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris”. Jurnal Lex Patrimoium. Vol. 4. No.3. Rasji, Yunianti dan Zayyan Syafiqah Aggistri, 2025. ”Perubahan Regulasi Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 4. No. 10. hlm. 2-3. Refi Meidiantama dan Donna Exsanti Charinda, 2024. ”Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional”. Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN). Vol. 3. No. 1. hlm. 16. Rezi Rukdianda, 2018. ”Putusan Lepas (Onslag Van Alle Rect Vervolging) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan”. Jurnal Verstek. Vol. 6. No. 3. Riyani Putry Rizky Pakaya. 2026. “ Kehendak Pelaku Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025)”. Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 15 No. 2 Rodliyah. Any Suryani dan Lalu Husni, 2020. ”Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Coporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol. 5. No. 1. Ruslina, 2012. ”Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”. Jurnal Konstitusi. Vol. 9. No. 1. Rustam Efendi Turnip, 2026. “Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law”. Jurnal Hukum Justice. Vol. 3. No. 2. Sayit Bandung Bondowoso dan Dian Afrilia, 2025. “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan dan Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta. Vol. 4. No. 1. Shigeko Desiputri Hadi, 2021. “Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian”. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Vol. 4. No. 2. Sodikin, 2022. “Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi”. Al-Qisth Law Review. Vol. 5. No. 2. Tiara Jelita Andalusianti Roozan. Et.Al.. 2025. ”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol. 4. No. 2. Totok Sugiarto, Wawan Susilo, dan Purwanto, 2022. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal Al-Qānūn. Vol. 25. No. 2. Ulil Amri. Et.Al. 2025. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN”. Judge: Jurnal Hukum. Vol. 6. No. 4. Yafet Yosafet Wilben Rissy 2020.”Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgment Rule di Amerika. Australia dan Indonesia”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 49. No.2. Zukhruffiyah Rizqi Addinda, Dhifa Nadhira Syadzwina, dan Moza Fausta, 2025. ” pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam Perspektif Corporate Governance Atas Kerugian Keuangan Negara”. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol. 2. No.4. Erina Nur Islamiyah, 2024. “Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Eletronik Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. M. Azmi Daru Nugraha, 2019. “Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Noldy Masyitha, 2026. “Pertanggungjawaban Direksi Jika Terjadi Kerugian dalam Perpektif Business Judgment Rules”. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung. Lampung. Yogi Pratama. 2020. “Directing Mind Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. ACLC. “Memahami Benturan Kepentingan dan Bahayanya di Korporasi”.https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20230816-memahami-benturan-kepentingan dan bahayanya-di-korporasi. diakses pada Rabu. 5 November 2025. pukul 11.49. Dian Dwi Jayanti. “Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/. diakses pada hari Rabu. 10 Juni 2026. pukul 18.08 Glen. Skandal LNG PT Pertamina: KPK Tahan Dua Eks Direktur. Negara Rugi Rp1.8 Triliun. https://www.inibalikpapan.com/skandal-lng-pertamina-kpk-tahan-dua-eks-direktur-negara-rugi-rp18-triliun/ . diakses pada Selasa. 4 November 2025. pukul 14.45. HUMAS FH UI. ”Mengenal DPA Dalam KUHAP Baru: Solusi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Oleh Korporasi Dr. Febby Mutiara Nelson. S.H.. M.H.”. https://law.ui.ac.id/mengenal-dpa-dalam-kuhap-baru-solusi-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-ekonomi-oleh-korporasi-oleh-dr-febby-mutiara-nelson-s-h-m-h/. diakses pada hari Selasa. 8 Juni 2026. pukul 22.50. Jefferson Hakim. ”Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?”.https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/ . 5 Mei 2025. diakses pada Selasa. 4 November 2025. pukul 16.18 Law Cornel. ”qualified immunity”. https://www.law.cornell.edu/wex/qualified_immunity. diakses pada Selasa. 2 Juni  2026. pukul 11.49. Lawyer Ahdan Ramdani. “Penjelasan Pasal 46 KUHP: Tindak Pidana Korporasi”. https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-46-kuhp-tindak-pidana-korporasi/. diakses pada Minggu. 7 Juni 2026. Pukul 10.21. Muhammad Baihakii. Rafa Yunia. dan Hauna Ibadurrahman. ”Implementasi Business Judgment Rule: Mengapa Direksi BUMN Rentan Dikriminalisasi?”. https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-business-judgment-rule--mengapa-direksi-bumn-rentan-dikriminalisasi-lt6937c652d0d68/?page=1. diakses pada Selasa. 2 Juni  2026. pukul 11.54. Pengadilan Negeri Selong. ” Mengenal Bentuk Kesalahan Sebagai Salah Satu Butir Pedoman Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional”. https://www.pn-selong.go.id/content/artikel/20260420123510202707084769e5bb0ed6ecc.html . diakses pada Rabu. 3 Juni  2026. pukul 11.49. Rudi Pradisetia Sudiraja. ”Perbedaan Unsur Delik (Delicts Elementen) dan Bagian Inti Delik (Delicts Bestandelen) Dalam Kaitanya Dengan Pembuktian Perbuatan Pidana Oleh Penuntut Umum”. https://www.rudipradisetia.com/2016/12/perbedaan-unsur-delik-delicts-elementen.html. diakses pada Minggu. 7 Desember 2025. pukul 13.45. YAPLEGAL. “Perbuatan Melawan Hukum Pidana: Pengertian & Contoh”. https://yaplegal.id/blog/perbuatan-melawan-hukum-pidana-pengertian-contoh. diakses pada hari Rabu. tanggal 10 Juni 2026. pukul 19.18. Bilingual Dictionary: Indonesian-English / English-Indonesian. 2020 Black’s Law Dictionary. 9th Edition. 2009 Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. 2025 The Law Dictionary “Featuring Black’s Law Dictionary. 2nd Ed”. 2024
local.eprints.dirdisk0/00/52/99/05
local.eprints.divisionS1IH2024
local.eprints.id529905
local.eprints.typethesis/2Sarjana
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/529905/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim2210113047
local.prodiS1 Hukum
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections