UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM SENGKETA PEMBUKTIAN STATUS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 285/PDT/2023/PT PDG)

dc.contributor.authorFrazila, Hanzela
dc.date.accessioned2026-09-24T19:44:00Z
dc.date.issued2025-11-04
dc.descriptionDR. REMBRANDT, S.H, M.PD DR. YASNIWATI, S.H., M.H
dc.description.abstractABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika pluralisme hukum dalam sistem agraria Indonesia, yang menciptakan friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat. Fokusnya adalah pada perbuatan Melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga yang seharusnya menjadi penjaga adat namun justru bertindak melampaui kewenangannya. Analisis utama dalam studi ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, yang menjadi preseden penting dalam mendefinisikan batas yurisdiksi lembaga adat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus , penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perbuatan Melawan hukum yang dilakukan KAN; dan (2) membedah pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN terbukti melakukan perbuatan Melawan hukum dalam bentuk tindakan ultra vires (melampaui kewenangan). Tindakan ini diwujudkan melalui penerbitan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (hak milik privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (aset publik adat). Perbuatan ini secara yuridis memenuhi seluruh unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata, karena melanggar hak subjektif kaum dan bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam masyarakat. Pertimbangan hukum hakim secara fundamental didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memberikan bobot pembuktian yang lebih tinggi pada kombinasi bukti faktual yang saling menguatkan, meliputi yang meliputi: (a) bukti penguasaan fisik secara terus-menerus dan turun-temurun oleh kaum; (b) keterangan saksi-saksi adat yang berfungsi sebagai "arsip hidup" komunitas; dan (c) verifikasi langsung melalui pemeriksaan setempat (descente) yang menegaskan kesesuaian antara dalil gugatan dengan realitas di lapangan.. Kekuatan akumulatif bukti ini mampu mengesampingkan klaim KAN yang hanya berdasar pada produk hukum yang diterbitkan tanpa wewenang, sehingga dinyatakan batal demi hukum (void ab initio). Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pembuktian, Putusan Pengadilan.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/28343
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectPerbuatan Melawan Hukum
dc.subjectTanah Ulayat
dc.subjectKerapatan Adat Nagari (KAN)
dc.subjectPembuktian
dc.subjectPutusan Pengadilan
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM SENGKETA PEMBUKTIAN STATUS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 285/PDT/2023/PT PDG)
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2025-11-04
dcterms.referencesDAFTAR PUSTAKA A. Buku Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Badrulzaman, M. D. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Alumni. Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana. Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Citra Aditya Bakti. Hadjon, P. M. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. LKAAM SUMBAR. (1986). Himpunan Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau. LKAAM. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Muhammad, A. K. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Radbruch, G. (1995). Filsafat Hukum (Hadimulyo, Terj.). Bhratara. Satrio, J. (2002). Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Citra Aditya Bakti. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. B. Jurnal Arrafi, dkk. (2024). Model penyelesaian sengketa objek harato pusako tinggi di Kota Solok. Karimah Tauhid: Jurnal Hukum Islam, 3(10), 11938–11950. Arizona, Y. (2015). Pluralisme hukum dalam peraturan daerah tentang tanah ulayat di Sumatera Barat. Lentera Hukum, 2(3), 425–442. Fatimah, T., & Andora, H. (2013). Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara masyarakat dengan investor). Jurnal Ilmu Hukum, 4(1). Haron, M. S. bin, & Hanifuddin, I. (2012). Harta dalam konsepsi adat Minangkabau. Juris, 11(1), 1–13. Haskar, E., dkk. (2023). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat. Menara Ilmu, 17(2), 110–118. Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. Law & Society Review, 22(5), 869–896. Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2025). Sertifikasi tanah pusaka kaum selaku hak milik komunal dan akibatnya di Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justisia, 9(1), 650–660. Noor, A. (2020). Konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 45–65. Putri, S. M. (2021). Kepemilikan tanah (adat) di Minangkabau. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 15(1), 55–68. Saptomo, A. (2016). Kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau (suatu kajian dari perspektif teori hukum dan teori sosial). Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(4), 483–501. Savigny, F. K. (2023). Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Jurnal Rechtsvinding, 12(1), 1–15. Tesalonika, B. M. N., dkk. (2024). Ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini sebagai perbuatan Melawan hukum. Lex Patrimonium, 3(1), 10–20. Vidiantoro, D. T., & Fikri, M. (2023). Gugatan immateriil dalam konteks wanprestasi pada perjanjian di Indonesia. Jurnal Hukum Merdeka, 2(1), 1–12. Warman, K. (2023). Sertifikasi tanah pusaka kaum selaku hak milik komunal dan akibatnya di Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 649–659. Warman, K., & Andora, H. (2015). Pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat. Jurnal Mimbar Hukum, 27(3), 368–380. Warman, K., dkk. (2021). Sertifikasi atas tanah pusaka tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis dan Kemanusiaan, 3(2), 302–315. Yasniwati. (2015). Dinamika kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(3), 414–433. Yusriyyah, R. T., & Adlhiyati, Z. (2024). Perbuatan Melawan hukum terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat. Journal of Law Science and Islamic Law, 12(1), 13–25. Zainuddin, M. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–16. C. Undang-Undang dan Putusan Pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1968). Putusan Nomor 610 K/SIP/1968. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1994). Putusan Nomor 3138K/Pdt/1994. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pengadilan Tinggi Padang. (2023). Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG. Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
local.eprints.dirdisk0/00/51/42/60
local.eprints.divisionS2IH2024
local.eprints.id514260
local.eprints.typethesis/3Magister
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/514260/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim2320112017
local.prodiS2 Hukum
local.thesis.levelTesis

Files

Collections