JAMINAN TERHADAP HAK ASASIMANUSIA BERKAITAN DENGAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUMBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pengaturan bantuan hukum di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada
masa ini Indonesia menggunakan asas konkordansi, namun pengaturan ini pada prakteknya
tidak diterapkan bagi masyarakat pribumi. Setelah Indonesia merdeka, pada orde lama telah
ada pengaturan mengenai bantuan hukum, namun bantuan hukum pada masa ini yang berupa
undang-undang mengharuskan adanya peraturan pelaksana sehingga pada akhirnya undangundang
tidak dapat dilaksanakan. Pada masa orde baru tidak berbeda jauh dengan kondisi pada
masa orde lama, undang-undang yang memuat tentang hak mendapatkan bantuan hukum pada
masa ini juga mengamanatkan harus adanya peraturan perundang-undangan lain sebagai
peraturan pelaksana. Pada akhirnya undang-undang ini juga tidak dapat dilaksanakan. Hasil
Konfensi Cibogo pada akhirnya tidak juga dilaksanakan. Kemudian Menteri Kehakiman
mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02. UM. 0908, namun pengaturan pada
peraturan menteri ini hanya untuk masalah pidana dan terbatas pada perkara pidana dengan
ancaman 5 tahun keatas atau perkara yang menarik perhatian masyarakat banyak. Hal yang
senada kemudian juga ada pada UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana yang kemudian mengatur bantuan hukum secara cuma-cuma namun dalam perkara
pidana yang terbatas. Setelah lahirnya undang-undang advokat yang mengatur bantuan hukum
bagi orang miskin walaupun tetap membutuhkan peraturan pelaksana yang 5 tahun kemudian
lahir dengan muatan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada
tahun 2011 sebagai jawaban dari penantian yang lama, lahirlah Undang-Undang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini memberikan bantuan hukum cuma-cuma
kepada orang atau kelompok orang miskin. Sudah lengkap pengaturan di dalam undangundang
ini mengenai jaminan bantuan hukum, baik untuk peradilan perdata, pidana dan tata
usaha negara secara litigasi maupun non litigasi. Namun undang-undang ini juga mengharuskan
adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Selain itu undangundang
ini memberikan kewenangan yang luar biasa besar bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sehingga ditakutkan timbul efek abuse of power terutama dalam perkara-perkara di peradilan
tata usaha negara. Dalam menentukan peraturan menteri dan peraturan pemerintah nantinya diharapkan
agar dapat memenuhi aspirasi masyarakat sehingga tercapainya jaminan terhadap hak orang miskin
dalam bantuan hukum.
