UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PENYELESAIAN KREDIT KONSUMTIF AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.G/2023/PN Lbs)

dc.contributor.authorAlfharid, Winandri
dc.date.accessioned2026-09-24T19:35:43Z
dc.date.issued2024-11-11
dc.descriptionProf. Dr. Busyra Azheri, S.H. M.Hum Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H
dc.description.abstractPutusan No.11/Pdt.G/2023/PN Lbs mengadili perkara antara istri dengan mantan suaminya yang diawali pada saat masih dalam perkawinan suami tersebut meminjam SK PNS istri untuk dijadikan sebagai jaminan kredit di bank nagari dan berjanji akan melunasi kredit tersebut namun 2 bulan setelah kredit cair suami menceraikan istrinya ke pengadilan agama, akan tetapi angsuran pertama hingga ke-36 tergugat masih menepati janjinya kepada istri secara langsung, namun angsuran yang ke-37 hingga 6 bulan tidak dibayarkan oleh suami ke mantan istri dengan tidak mengakui hutang tersebut lagi sehingga tergugat tersebut ingkar janji, sehingga mantan istri tersebut menggugat mantan suaminya ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Namun, hasil putusannya pengadilan negeri lubuk sikaping tidak memiliki wewenang terhadap yang diperkarakan, berdasarkan pertimbangan hakim yang diperkarakan bukan merupakan kewenangan absolut dari pengadilan umum namun kewenangan dari pengadilan agama. Namun, jika dilihat dari isi pokok perkara terlihat gugatan yang dipermasalahkan yaitu wanprestasi terkait pelunasan hutang oleh tergugat kepada mantan istri dengan memiliki banyak bukti untuk menguatkan pokok tersebut, tetapi hakim mempertimbangkan pokok yang berbeda. Sehingga penulis tertarik meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pada perkara No 11/Pdt.G/2023/PN Lbs terkait penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian? 2) Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Lubuk sikaping terhadap kredit konsumtif akibat perceraian?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis-Normatif didukung fakta Empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa pertimbangan hukum hakim tersebut keliru dan tidak tepat dalam hal menentukan objek gugatan dimana seharusnya memiliki wewenang dalam memutus perkara pada Putusan No.11/Pdt.G/2023/PN Lbs, perceraian tidak menimbulkan putusnya suatu perjanjian apabila perjanjian tidak di tepati (ingkar janji) maka salah satu pihak dapat menggunakan wanprestasi sebagai pokok perkara ke pengadilan negeri yang menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri, adapun upaya penyelasian kredit konsumtif akibat perceraian dilakukan oleh Bank Nagari berdasarkan perjanjian yang dituangkan kedalam nomor PK/0203/72/LS/0220-0240 yang memuat penyelesaiannya dalam bentuk musyawarah (negosiasi) antara bank nagari dengan debitur sejauh ini tercapai dan tidak ada penolakan dari debitur.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/26527
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subject-
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePENYELESAIAN KREDIT KONSUMTIF AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.G/2023/PN Lbs)
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2024-11-11
dcterms.referencesAchmad, Ali. 2011. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Amirudin dan Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Metode Penulisan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Amriani, Nurmaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyeleasaian Sengketa Perdata Di Pengedilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bahsan, M. 2008. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. Bahsan, M. 2015. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Harahap,Yahya. 2008. Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Hartanto, J. Andy. 2015. Hukum Jaminan Dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Hasil Pembagian Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit. Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya. Jamaludin. 2016. Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press. J, Satrio.1996. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT. Citra Aditya BaktI. Lukman, Santoso Az. 2019. Apek Hukum Perjanjian. Edited by Isa. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. Manan, Abdul. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta:Kencana. Marheinis, Abdulhay. 2006. Hukum Perdata. Jakarta: Pembinaan UPN. Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. Muhammad, Abdulkadir. 2002. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Muljadi Kartini dan Widjaja, G. Perikatan Pada Umumnya, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2004. Muljono, Teguh Pudjo. 2008. Manajemen Perkreditan Bagi Bank komersil. Yogyakarta: BPFE. Naja, H.R. Daeng. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 76 Salim, HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan. Jakarta: Rajawali Pers. Sembiring, Sentosa. 2012. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju. Supramono, Gatot. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: Rineka Cipta. Supriyadi. 2020. Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya. Semarang: Qahar publisher. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Wahyudi, Dwi. 2007. Akibat Hukum Dari Praktek Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Winarta, Frans Hendra. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. hmad Jamal Sebayang. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan.” Junal Hukum Kaidah 17, no. 3 (2020). Hanapi, Agustian dan Furqan, M. 2021. Konsep Penyelesaian Utang bersama Suami Istri Ditunjau Menurut Isalam dan Hukum Positif. Jurnal AR-Raniry 1(1). Lintong O. Siahaan. “Peran Hakim Dalam Menemukan Hukum Dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi.” Majalah Hukum Varian Peradilan Tahun ke XXI 252 (2016). Yunanto., Widanarti, H., dan Saragih, Julius M. 2017. Pertanggung Jawaban Huntang- hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan. Diponegoro Law Journal 6 (1). Sutrisno, Dkk. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” Gorontalo Law Review 3, no. 2 (2020). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
local.eprints.dirdisk0/00/48/30/86
local.eprints.divisionS1IH2024
local.eprints.id483086
local.eprints.typethesis/2Sarjana
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/483086/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim2010113032
local.prodiS1 Hukum
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections