UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

Kegagalan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang

dc.contributor.advisorRia, Ariany
dc.contributor.authorSoni, Aulia
dc.date.accessioned2026-09-24T23:22:59Z
dc.date.issued2021-12-22
dc.descriptionDr Ria Ariany M.Si
dc.description.abstractPemerintah membuat sebuah kebijakan yang telah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 tentang menyehatkan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu dibuatlah kebijakan kawasan tanpa rokok ini supaya seluruh bangsa Indonesia tidak terpapar lagi oleh asap rokok yang tidak sehat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh gagalnya impelementasi dari kebijakan kawasan tanpa rokok di kota Padang. Pemicunya banyak hal yaitu konsumsi tembakau yang dari tahun ke tahun naik, prelevansi usia muda yang mengkonsumsi rokok juga naik dan tidak ada pengawasan di kawasan-kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desaian deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah Bob Hudson, David Hunter & Stephen Peckham yang mengacu pada 4 variabel utama : Ekspektasi yang terlalu optimis; Implementasi dalam pemerintahan yang tersebar; Pembuatan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai; dan Dinamika Dunia Politik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam pengumpulannya melalui wawancara, observasi dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Padang telah gagal mengimpelemntasikan kabijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini ditandai bahwa konsumsi tembakau yang dari tahun ke tahun naik, prelevansi usia muda yang mengkonsumsi rokok juga naik dan tidak ada pengawasan di kawasan-kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan tanpa rokok, terbentur dengan local wisdom atau kearifan lokal, konflik kepentingan yang terjadi di tingkat DPRD Kota Padang, pemangku kepentingan kebijakan lebih memilih untuk kepentingan partai, membutuhkan banyak biaya dalam mengimplementasikan di lingkungan pemerintahan maupun non pemerintahan.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/71599
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectPolicy Failure
dc.subjectkegagalan kebijakan
dc.subjectkebijakan publik
dc.subjectimplementasi
dc.subject.classificationH Social Sciences (General)
dc.titleKegagalan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2022-01-21
dcterms.referencesDaftar Pustaka Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (4 ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada. Akbar, M. (2014). Budaya Merokok Sulit, Ini Dia Penyebabnya. Diambil 25 Februari 2021, dari https://nasional.republika.co.id/berita/n5vllj/antara Annisah, Gunawan, I. K., & Budiman. (2018). Studi Tentang Penetapan dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda, 6(2), 657–668. Antara. (2020). Nafsiah Mboi malu Indonesia tidak tanda tangani FCTC. Diambil 27 Januari 2021, dari https://www.antaranews.com/berita/1787225/nafsiah-mboi-malu-indonesia-tidak-tanda-tangani-fctc Aricahyono, S. (2016). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta. Asmawi. (2014). Dewan Perwakilan Raklyat Daerah dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. Journal Cita Hukum, II(1), 1–18. Babbie, E. (2012). The Basics of Social Research. Canada: Wadsworth CENGAGE Learning. Batubara, M. M. (2011). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (1 ed.). Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. Budiardjo, M. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik (1 ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Deddy Mulyadi. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (2 ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta. Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik (2 ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Faisal, H. (2017). PERDA KTR Padang : P3I Sumbar Minta Larangan Iklan Rokok Ditinjau Kembali. Diambil 5 Mei 2020, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20170816/12/681439/perda-ktr-padang-p3i-sumbar-minta-larangan-iklan-rokok-ditinjau-ulang Gunawan, I. (2017). Metode Penelitian Kualitatif -Teori & Praktik (1 ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara. Haluan. (2017). Tahun Depan Iklan Rokok Dilarang Di Kota Padang. Diambil dari https://www.harianhaluan.com/news/detail/65225/tahun-depan-iklan-rokok-dilarang-di-kota-padang Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik (1 ed.). Semarang: Widya Karya Semarang. Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? Policy Design and Practice, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378 Ihsanudin. (2016). Soal Ratifikasi FCTC, Jokowi Tak Mau Indonesia Asal Ikut Tren. Diambil 27 Januari 2021, dari https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/14225981/soal.ratifikasi.fctc.jokowi.tak.mau.indonesia.asal.ikut.tren. ikhwan wahyudi. (2019). walikota padang heran perda ktr tak kunjung disahkan dprd. Diambil 20 Oktober 2019, dari https://sumbar.antaranews.com/berita/256477/wali-kota-padang-heran-perda-ktr-tak-kunjung-disahkan-dprd Ikhwan Wahyudi. (2019). penelitian perokok disumbar didominasi usia pelajar. Diambil dari https://www.antaranews.com/berita/789367/penelitian-perokok-di-sumbar-didominasi-usia-pelajar Infonusantara. (2017). Sudah Tiga Kali Paripurna, Pengesahan Revisi Perda KTR Padang Masih Buntu. Diambil 6 Oktober 2020, dari http://www.infonusantara.net/2017/12/sudah-tiga-kali-paripurna-pengesahan.html Islamy, M. I. (2011). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijksanaan Negara (2 ed.). Jakarta: Bumi Aksara. Ismariani, Indra Fajarwati, S. (2015). Perilaku Merokok Pegawai Pasca Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Makassar, 69–75. Jauziyah, I. Q. Al. (2014). Buku Pintar Memutuskan Perkara dari Rumah Tangga, Peradilan sampai Neraka (1 ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Juanita. (2012). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Peluang Dan Hambatan. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 01(02), 112–119. Kesehatan, U. N. 36 tahun 2009 T. Presiden Republik Indonesia, Pub. L. No. 36 (2009). Indonesia. Khan, A. R. (2016). Policy Implementation : Some Aspects And Issue. Journal of Community Positive Practices (JCPP), XVI(1582–8344), 3–12. Knoepfel, P., Larrue, C., & Hill, M. (2007). Public Policy Analysis (1 ed.). Bristol: Policy Press. May, P. J. (2014). Implementation failures revisited : Policy regime perspectives. https://doi.org/10.1177/0952076714561505 Mcconnell, A. (2014). why Do Policies Fail? A Starting Point for Exploration. Nasution, M. S. (2019, April 5). Pemkot Padang dinilai tidak siap, DPRD tolak usulkan revisi perda KTR. Diambil 26 Januari 2021, dari https://sumbar.antaranews.com/berita/257673/pemkot-padang-dinilai-tak-siap-dprd-tolak-usulkan-revisi-perda-ktr Nugroho, P. S., Kusumawati, Y., & Wijayanti, A. C. (2015). Evaluasi implementasi kawasan tanpa rokok (ktr) fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah surakarta naskah publikasi. Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Parsons, W. (2017). Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan (7 ed.). Jakarta: Kencana. Peraturan Daerah No 24. Kawasan Tanpa Rokok, Pub. L. No. No 24 (2012). Indonesia. Pewara, A. N. (2009). Efektivitas kebijakan kawasan bebas asap rokok di disa bone-bone kecamatan baraka kabupaten enrekang, 1–15. Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1. Diambil dari http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/pedoman-ktr.pdf Radian Ilmaskal, Yayi Suryo Prabandari, T. A. W. (2017). Evaluasi penerapan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di kota Padang Panjang. Berita Kedokteran Masyarakat, 33(5), 257–262. Riant Nugroho. (2014). Kebijakann Publik di negara-negara berkembang (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Riant Nugroho. (2017). Public Policy (6 ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Rudi, A. (2016). Kisah Batalnya Indonesia Meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau Jelang Pemilu 2004. Solahuddin Kusumanegara. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik (1 ed.). Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Sopiah, E. M. S. &. (2010). Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian (1 ed.). Yogyakarta: CV Andi. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Administrasi (22 ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta. sumbarfokus. (2019). dprd padang klaim perda ktr belum disahkan karena walikota enggan. Diambil dari https://www.sumbarfokus.com/berita-dprd-padang-klaim-perda-ktr-belum-disahkan-karena-walikota-enggan.html Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Suseno, F. M. (2019). Etika Politik (1 ed.). Jakarta: PT Gramedia. Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik (1 ed.). Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama Pers. Tempo.co. (2017). Walikota Padang Tolak Iklan Rokok, Siap Kehilangan PAD Rp 4 Miliar. Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik, 4(April), 1–11. Trisnowati, H., & Sunarti, S. (2016). Peran Mahasiswa dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Medika Respati, 11(January 2016). Winengan. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. Jurnal Ilmu Administrasi, XIV(1), 1–16. Zismeda Taruna. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan, V, 567–577. https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/05/27/59342/sumbar-peringkat-ke-6-perokok-terbesar.html diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 18.00 WIB http://poskotanews.com/2014/05/21/adat-salah-satu-kendala-terapkan-larangan-merokok/ diakses pads://proa tanggal 30 September 2019 jam 18.55 WIB http://prokabar.com/perokok-di-sumbar-didominasi-usia-remaja/diakses pada tanggal 03 Oktober 2019 jam 17.58 WIB https://sumbar.antaranews.com/berita/256477/wali-Kota-Padang-heran-perda-KTR-tak-kunjung-disahkan-dprd diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 jam 21.20 WIB https://www.portalberitaeditor.com/%EF%BB%BFpemko-Padang-harus-hati-hati-tetapkan-KTR/ diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 jam 22.16 WIB https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 18.15 wib https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 jam 22.25 WIB https://prokabar.com/perda-KTR-belum-juga-disahkan-dprd-Padang/ diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 jam 22.20 WIB https://www.bentengsumbar.com/2017/12/revisi-perda-KTR-muhidi-tak-ada-alasan.html diakses pada tanggal 04 Oktober 2019 jam 22.49 WIB https://www.batamnews.co.id/berita-25437-pemko-Padang-larang-spg-cantik-jualan-rokok-apa-alasannya.html diakses pada tanggal 05 Oktober 2019 jam 18.10 WIB https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/03/100100626/cukai-rokok-sumbang-rp-153-triliun-ke-kas-negara-pada-2018 diakses pada tanggal 4 November 2019 jam 15.00 WIB https://www.kompasiana.com/shofiah_almunawwaroh/552c1beb6ea834cc5c8b4571/pbnu-fatwa-haram-mui-soal-rokok-tendensius diakses pada tanggal 4 November 2019 pada jam 15.03 WIB https://sumbar.antaranews.com/berita/256477/wali-kota-padang-heran-perda-KTR-tak-kunjung-disahkan-dprd diakses pada tanggal 30 Desember 2019 jam 13.48 WIB https://www.harianhaluan.com/news/detail/68138/7-fraksi-tolak-perda-kawasan-tanpa-rokok-di-padang diakses pada tanggal 30 Desember 2019 jam 14.12 WIB
local.eprints.dirdisk0/00/09/75/13
local.eprints.divisionS2
local.eprints.id97513
local.eprints.typethesis/masters
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/97513/
local.fakultasPascasarjana (S2)
local.thesis.levelTesis

Files

Collections