PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Program Magister Kenotariatan
Abstract
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN
PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA
PEKANBARU
Rozi Ardiatma, 2120123018, Magister Kenotariatan Fukultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2023.
ABSTRAK
Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang
harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, adanya permasalahan protokol Notaris yang
masih menggantung dan penolakan dari Notaris untuk menerima protokol Notaris terkait
menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Tesis ini membahas tentang pertama
bagaimana Kewajiban ahliwaris dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal
dunia di Kota Pekanbaru dan kedua bagaimana peranan majelis pengawas daerah dalam
penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan
gabungan penelitian normatif dan empiris, yang menggunakan pendekatan perundangundangan
dan kasus, serta dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini
menyimpulkan bahwa, Pada pasal 63 UUJN telah dijelaskan mengenai penyerahan
protokol Notaris yang telah meninggal dunia, akan tetapi dalam prakteknya terjadi
ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ahli waris dari Notaris yang meninggal
dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Lain atau Majelis Pengawas
Daerah (MPD), Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung
jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera
diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui ahli warisnya untuk
kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk, hal ini
disebabkan karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu sendiri kepada ahli
waris atau keluarganya sehingga tanggung peran MPD menjadi tidak optimal. Notaris
penerima dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi Peran
Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan UUJN yaitu menunjuk Notaris lain
sebagai penerima protokol notaris atau mengankat Pejabat Notaris sementara atas usulan
dari ahli waris akan tetapi, Pejabat Notaris sementara tersebut hanya menjalankan
tugasnya selama 30 (tiga puluh) hari saja, tujuannya untuk menyiapkan berkas-berkas
yang terbengkalai, lewat dari 30 (tiga puluh) hari, Pejabat Notaris Sementara itu harus
menyerahkan protokol tersebut melalui MPD dan Kemudian MPD akan menunjuk siapa
penerima atau pemegang protokol tersebut dengan membuat Berita Acara Penyerahan,
akan tetapi MPD tidak dapat menjalan kan perannya dikarenakan ahli waris tidak
memiliki kemampuan dalam hal Penyerahan Protokol Notaris ini.
Kata Kunci : Peran, Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Protokol Notaris.
Description
DR. AZMI FENDRI, S.H.,M.Kn.
DR. DELFIYANTI, S.H.,M.H.
