Studi Tentang Urgensi Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Tindak Pidana Korupsi digolongkan"extra ordinary crime" yang artinya tindak pidana yang luar biasa dan
perlu penanganan yang ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Tahun 2002 dibentuk
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang menyelidik, menyidik dan melakukan
penuntutan untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang - Undang No 30 Tahun 2002.
Selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk melalui Undang - Undang No 46 Tahun 2009,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap pengadilan negeri di Ibu kota Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian Stud! Tentang Urgensi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi
rumusan masalaii, Apakah yang menjadi Urgensi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? dan Bagaimana eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
daerah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Untuk mengetahui permasalahan tersebut Penulis
menggunakan metode yuridis normatif yaitu dcngan menggunakan studi kepustakaan. Dari pembahasan
Penulis berkesimpulan yang menjadi Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara Iain, a) Amanat
dari Undang - Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, b) Untuk
memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhan dan biaya ringan, c)Untuk mewujudkan persamaan
persepsi dalam memandang tindak pidana korupsi merupahkan ekstra ordinary crime,d) Untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Eksistensi Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat beiperan aktif dalam
upaya represif pada tahun 2011 pengadilan tindak pidana korupsi daerah di Indonesia telah memeriksa,
mengadili dan memutus 872 perkara dan 40 kasus di vonis bebas dan sisanya divonis terbukti secara sah
melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian diambil kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Daerah sangat berperan aktif dalam upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi.Serta Penulis memberikan saran menggenai Urgensi pengadilan Tindak pidana Korupsi Daerah
Sangat Penting dan harus didirikan di setiap Ibu Kota Kabupaten/ Kota dengan catatan berdasarkan peta
persebaran tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi beijalan efektif dan efisien
dan Harus dilakukan Pengawasan terhadap pengadilan tindak pidana korupsi daerah yang diawasi oleh
Mahkamah Agung dan hakim-hakimnya turut diawasi oleh Komisi Yudisial.
Description
Prof. Dr. H. Elwi Danil S.H.,M.H ; Apriwal Gusti. S.H
