ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN IMPLEMENTASINYA TERKAIT DIKABULKANNYA PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ( Studi Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg )
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Manusia membutuhkan hubungan sosial, termasuk lewat pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam keluarga, orang tua wajib memenuhi hak anak, seperti kebutuhan makan, pendidikan, dan kasih sayang. Namun, jika terjadi perceraian, anak bisa menjadi korban. Mereka mungkin kehilangan perhatian dan tidak mendapat nafkah yang layak. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, ayah tetap wajib memberi nafkah setelah bercerai, sesuai dengan kemampuanya seperti yang tertera pada Pasal 41 UU Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Misalnya dalam Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg, hakim hanya menetapkan nafkah anak Rp500.000 per bulan, sementara ayahnya bekerja di BUMN. Jumlah itu tidak cukup untuk kebutuhan anak. Adapun yang
menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menetapkan dikabulkannya pemberian nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1437/Pdt.G/PA.Pdg?(2) Bagaimana implementasi dari penetapan hakim dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menurut Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg dalam kehidupan sehari-hari?. Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode gabungan dimana penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang tekait maka didapatkan hasil : (1) Hakim menetapkan
besaran nafkah anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi ayah yang tidak stabil, karena sebagian penghasilannya dipotong untuk membayar hutang dalam jangka waktu tertentu. Namun, jika mantan istri mengetahui hutang itu telah dilunasi, dan mantan suami tidak menunjukkan niat baik untuk menaikkan nafkah setelah kondisi keuangannya membaik, maka nafkah tersebut bisa digugat kembali ke
pengadilan. (2) Pelaksanaan Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg mengalami kendala. Mantan suami
dianggap sengaja mengabaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak anak setelah perceraian, seperti yang sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
