Analisis Normatif Kewenangan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Segitiga Melalui Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-undang ITE
| dc.contributor.author | Zamzami, Dava Rizki | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | |
| dc.description | Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H ; Efren Nova, S.H., M.H | |
| dc.description.abstract | Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya melalui proses pengumpulan alat bukti yang sah. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola kejahatan, khususnya tindak pidana penipuan yang kini banyak dilakukan melalui platform media sosial. Salah satu modus yang berkembang adalah penipuan segitiga (triangle fraud), yaitu penipuan yang melibatkan pelaku, penjual, dan pembeli dalam skema manipulasi transaksi elektronik. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai kewenangan penyidik serta menganalisis secara normatif pelaksanaan kewenangan tersebut dalam menangani tindak pidana penipuan segitiga melalui platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan segitiga diatur dalam KUHAP, KUHAP Baru, serta UndangUndang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kewenangan tambahan berupa pemeriksaan sistem elektronik, akses data digital, dan pemutusan akses akun maupun aset digital. Kedua, secara normatif kewenangan tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial, namun masih terdapat keterbatasan berupa pengaturan pidana penipuan segituga yang masih harus dikonstruksikan melalui KUHP dan UU ITE, potensi tumpang tindih kewenangan antara penyidik Polri dan PPNS, serta hambatan akses data lintas negara. Ketiga, dalam implementasinya penyidik masih menghadapi kendala dalam identifikasi pelaku, pembuktian elektronik, dan penelusuran aliran dana digital yang berpotensi mengakibatkan lambatnya penanganan tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kewenangan penyidik telah mengalami perkembangan yang menyesuaikan kejahatan digital, masih diperlukan optimalisasi pemanfaatan kewenangan yang ada dan penegasan koordinasi serta kemampuan teknis aparat penegak hukum agar penanganan tindak pidana penipuan digital dapat berjalan lebih efektif. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/27719 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Kewenangan Penyidik | |
| dc.subject | Penipuan Segitiga | |
| dc.subject | Media Sosial | |
| dc.subject | UU ITE | |
| dc.subject | Tindak Pidana Siber | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.subject.classification | KZ Law of Nations | |
| dc.title | Analisis Normatif Kewenangan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Segitiga Melalui Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-undang ITE | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2026-07-31 | |
| dcterms.references | Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode penelitian Hukum, Cetakan ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Ali, Zainuddin. 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta Efendi, Jonaedi. 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pranamedia Grup, Depok E .Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan Hartono, 2012, Penyidikan dan Penegakan Hukum Perkara Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta Harahap, M. Yahya. 2017, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta Kansil, C.S.T. 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group Sugandhi, R. 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya Soemitro, Ronny Hanitijo 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta Soekanto, Soerjono. 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta Suhariyanto, Budi. 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), Rajawali Pers, Jakarta Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta Yanuar Chandra, Tofik. 2022, Hukum Pidana, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta. Amiruddin, 2022, “Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata ”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 7, No. 2, 2022 Abidin, A. Nur Fajrina Amalia. 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Sosial Facebook”, Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 2, 2023. Al A’raaf, Fajar. 2024, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook”, Jurnal Journal of Lex Theory, Vol. 5, No. 1, 2024 Basuki, 2021, “Paradoks Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas , Vol. 15, No. 2, 2021 Dwi Safitri, Andini. 2025, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana”, Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, 2025. Ihsan, M. 2024, “Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel”, Rio Law Jurnal, Vol. 5, No. 2, 2024 Juandana, Abid. 2026, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Dokumen Digital Menggunakan ChatGPT”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 10, No. 1, 2026 Krishna Triananda, Rinal. 2024, “Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”, Jurnal Journal of Lex Philosophy, Vol. 5, No. 2, 2024. Lubis, Elvi Zahara. 2017, “Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 5, No. 2, 2017. Lubis, Mhd. Ridwan. 2020, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Hukum KAIDAH, Vol. 20, No. 2, 2020. Laila, Fariaman. 2023, “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2023. Mulyadi, H, Dudung. 2017, “Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, Jurnal Unigal, Vol. 5, No. 2, 2017. Maulani, Muhammad. 2025, “Konstruksi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis”, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol. 2, No. 3, 2025. Pakaya, Ramadhanty. 2017, “Wewenang Khusus Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 5, No. 2, 2017. Pauran, Raynold Joanes. 2022, “Delik Tidak Mengadakan Penerangan Atau Tanda Pada Waktu Melakukan Pekerjaaan Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Menurut Pasal 494 KUHP”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10, No. 5, 2022. Pebrianti, Chantika 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Media Sosial”, Journal of Human And Education, Vol. 3, No. 4, 2023. Ramiyanto, 2017, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 6, No. 3, 2017 Santoso, Lis Labib Ammar. 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Masa Pandemi”, Jurnal Justitia, Vol. 6, No. 2, 2023 Samudera, Raden Agung Alif. 2024, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Mobil Bekas”, Jurnal Lex Progressium, Vol. 1, No. 1, 2024. Sukarian, Trisutan. 2026, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Fake Account di Media Sosial yang Menggunakan Identitas Orang lain”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, 2026 Yuansa Mulia, Ariel. 2024, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 3, 2024 Zhafira, Indy. Ismansyah, Yoserwan. 2023, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/l Pid.Sus/2021)”, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 3, 2023 Kepolisian Republik Indonesia, “Pusat Informasi Kriminal Nasional”, https://pusiknas.polri.go.id/, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2025 Jam 16.15 Muhammad Valdy Arief, Teuku. “Sindikat Penipu Modus Jual Beli Kendaraan di "E-commerce" Ditangkap”, https://www.bandung.kompas.com/, dipublikasikan pada tanggal 19 Juli 2024, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2025 Jam 16.18 Tabura Pos, “Sepasang Kekasih Tersangka Penipuan Pola Segitiga Berhasil Dibekuk Di Gowa”, https://taburapos.com/, dipublikasikan pada tanggal 5 Februari 2025, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2025 Jam 16.16 Zainal, Huzair. “Awas Jebakan Penipuan! Segitiga Jual beli Mobil di Facebook, Penjual dan Pembeli Sama-Sama Rugi ”, https://polman.inews.id/, dipublikasikan pada tanggal 8 Oktober 2025, dikunjungi pada tanggal 3 November 2025 Jam 16.17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil | |
| local.eprints.dir | disk0/00/52/73/56 | |
| local.eprints.division | S1IH2024 | |
| local.eprints.id | 527356 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/527356/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 2210111013 | |
| local.prodi | S1 Hukum | |
| local.thesis.level | Skripsi |
