MEKANISME PEMBAYARAN (LS) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI ( GAJI DAN TUNJANGAN ) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA BARAT
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNIVERSITAS ANDALAS
Abstract
Ruang lingkup reformasi meliput perubahan struktur anggaran dan proses
penganggaran. Perubahan ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi
dan akuntabilitas publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam
otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan
upaya pencapaian hasil atau output dari perencanaan alokasi biaya atau output
yang ditetapkan. Perubahan tersebut berpegang pada prinsip manajemen
keuangan daerah yaitu akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi
dan pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung berupa
rencana yang diperkirakan untuk satu periode tertentu, beserta usulan, cara2
cara memenuhi penerimaan dan pengeluaran tersebut. APBD merupakan inti
keuangan yang berisikan informasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah,
karena itu kedudukan APBD dalam keuangan Pemerintah cukup tinggi.
pelaksanaan anggaran merupakan tahap kedua dari siklus APBD. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan pedoman yang
digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD
oleh Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Anggaran
merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh
SKPD masing-masing yang berupa rencana yang akan diwujudkan dalam
bentuk finansial yang meliputi penerimaan dan pengeluaran yang diperkirakan
untuk satu periode tertentu beserta bagaimana cara untuk memenuhi
penerimaan dan pengeluaran.
