IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
| dc.contributor.author | Saripah, Rahmaini | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | |
| dc.description | Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum Riki Afrizal, S.H., M.H | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Perkembangan penegakan hukum saat ini mengarah pada pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menekankan penanganan perkara pidana dengan melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa, keluarga terdakwa, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai pemulihan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu pengadilan yang telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 adalah Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan kasus pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Apakah hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menyelesakian kasus pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam beberapa putusan diantaranya Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/Pn Psb dan Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/Pn Psb. Diantara 5 (lima) perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, 2 (dua) diantanya telah terlaksana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yaitu delik aduan dan tindak pidana ringan. 3 (tiga) jenis perkara lainnya seperti tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, dan tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan belum terlaksana karena tindak pidana itu tidak sampai ke pengadilan, disebabkan perkara tersebut biasanya telah selesai di tingkat kepolisian dan kejaksaan dan hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjemput perkara. Hambatan yang dialami hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, hakim harus memastikan antara korban dan terdakwa dapat melakukan perdamaian, waktu untuk memutus perkara yang singkat sedangkan proses peradilan ternyata tetap membutuhkan waktu yang lama, pengakuan terdakwa terhadap kejahatan yang dilakukan karena pengakuan ini menjadi prasyarat terlaksananya keadilan restoratif, selain itu ada juga kesepakatan antara korban dan terdakwa yang belum terpenuhi. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/26969 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Keadilan Restoratif | |
| dc.subject | Peraturan Mahkamah Agung | |
| dc.subject | Pengadilan Negeri | |
| dc.subject | Pasaman Barat | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2025-06-12 | |
| dcterms.references | A. Buku Adami Chazawi, 2007,Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018 Pengantar Metode Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Aprilianda,2017, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya Press. Malang, Arikunto, Suharsimi,2006 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, , Rineka Cipta, Jakarta Dimyati Khudzaifah, Kelik Wardiono,2004,Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UMS Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta P.A.F, Lamintang, , 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung Pohan Agustinus, 2014, Diversi dan Restorative Justice Dalam undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Paparan Power Poin, Jakarta Romy H, Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, : Ghalia Indonesia, Jakarta Ronald, 2011, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Jakarta: Rajawali Pers Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,: Muhammadiyah University Press Surakarta Soekanto, Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Sunarso,Siswanto 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika,Jakarta Viana Agustine, Oly, 2019, Sistem Peradilan Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Oentoeng Wahjoe, 2011, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya, Erlangga, Jakarta Waluyo Bambang, 2016, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur B. Jurnal Arman Sahti, “Pelaksanaan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas,” Jurnal Hukum, Aktualita Vol. 2 No. 2019, H. 5 Didik Hariyanto, 2023, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,” Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Vol. 02, No. 01 Eyreine Tirza Priska Doodoh. 2013. “ Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Societatis, Vol.1 No.2 Fuad Nur, 2024, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol 4, No.2 Ihat Subihat, “Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”Universitas Wiralodra Nur Sholikin, 2017, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma),” Rechts Vinidng Online Zico Junius Fernando, 2020, “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konse Ius Constituendum,” Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2 C. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Bedasarkan Keadilan Restoratif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif D. Internet https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada 12 November 2024, pukul 23.55 WIB https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada 13 November 2024, pukul 00.20 WIB https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/berita-detail/penerapan-asas- fiksi- hukum-dalam-perma, diakses pada 13 November 2024, pukul 00.21 WIB | |
| local.eprints.dir | disk0/00/49/63/21 | |
| local.eprints.division | S1IH2024 | |
| local.eprints.id | 496321 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/496321/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 2110112138 | |
| local.prodi | S1 Hukum | |
| local.thesis.level | Skripsi |
