PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SEDANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kota Jambi)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNIVERSITAS ANDALAS
Abstract
Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Sertpikat tanah berfungsi sebagai alat
pembuktian yang kuat, sebagai jaminan pinjaman uang kepada bank dengan dibebani
hak tanggungan. Dengan dijadikannya objek jaminan yang berbentuk tanah ini
disebut jaminan hak tanggungan yang merupakan salah satu jenis hak kebendaan
yang bersifat terbatas, yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegang
haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara mendahulu dari krediturkreditur
lainnya pada bank. Bagaimana jika sertipikat hak milik yang sedang
dibebankan hak tanggungan dibatalkan oleh hakim karena gugatan pihak ketiga.
Sementara itu utangpun belum lunas?. Hal ini tentu merugikan banyak pihak yang
berkepentingan. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti pembatalan sertipikat hak milik
yang sedang dibebani hak tanggungan seperti yang terjadi pada PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk Cabang Kota Jambi. Dan untuk mengetahui Proses pembatalan
sertipikat Hak milik atas tanah yang sedang dibebani hak tanggungan berdasarkan
Putusan Hakim di Kota Jambi, dan Proses pembatalan sertipikat Hak Tanggungannya
setelah sertipikat Hak milik atas tanahnya dibatalkan oleh Hakim, serta Proses
pelunasan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kota Jambi dalam hal
Hak Tanggungannya dibatalkan. Penelitian ini dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, jenis data primer
(data yang diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh
dari kepustakaan). Sumber data dari lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan
data dari studi dokumen dan wawancara. serta teknik pengolahan data dengan cara
editing (pengeditan), analisis data yang kualitatif. Setelah melakukan penelitian SHM
tersebut diputus oleh hakim bahwa tidak memiliki kekuatan hukum tetap lagi, proses
pembatalan SHM ini hingga ke Mahkamah Agung. Jika SHM tidak lagi memilik
kekuatan hukum lagi, tentunya Hak Tanggungan yang melekat di SHM tersebut juga
tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dalam pembatalan HT setelah SHM dibatalkan,
BPN mensoluisikan SHM tersebut dengan cara meroya padahal hutang pada PT. Bank
Mandiri belum lunas. Dan proses pelunasan pada bank tetap berlanjut, namun pihak
bank melakukan negosiaasi dengan debitur dengan cara merestrukturisasi kredit tanpa
adanya agunan tambahan lagi dan membatalkan perjanjian kredit lama serta bank setuju
dilakukan roya meskipun hutang belum lunas.
Kata Kunci : Pembatalan Sertipikat, Hak Milik, dan Hak Tanggungan
