PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan
Abstract
Indonesia adalah Negara hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai norma dasar. Dalam UUD 1945 ini memuat pernyataankemerdekaan,
tujuan, dan dasar Negara Indonesia sendiri. Salah satu konsekuensi dianutnya
negara hukum di Indonesia, maka segala hal yang terkait dengan kesejahteraan
masyarakat dan pencapaian tujuan nasional dilandaskan pada hukum.Dalam
Pembukaan UUD 45 pada tercantum tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), yang terdapat pada alinea keempat :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuaan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Hukum itu sendiri berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada
setiap manusia yang mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan
kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.1Hukum juga merupakan seperangkat
norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan
untuk kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat.2 Adapun salah satu tujuan
hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang semata-mata dalam
1Sudikono Mertokusumo, 1995, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty ,
Yokyakarta, hlm 1
2Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7
masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan
manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali), maka hukum harus dilaksanakan agar
kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi.3 Salah satu perlindungan hukum
yang diberikan kepada masyarakat Indonesia adalah mengenai pekerjaan.
Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk
mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri
sendiri maupun keluarga.
Penegasan dalam pembukaan UUD 45 merupakan bagian dari upaya untuk
mencapai tujuan nasional, karena negara memerlukan sarana prasarana yang
mendukung baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk
benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri. Hal ini mengandung
makna bahwa tujuan negara dapat dicapai apabila adanya peningkatan sumber
daya manusia yang diwujudkan dalam masyarakat yang taat hukum, berperadaban
modern, demokratis, makmur dan bermoral tinggi.4
Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peranan
pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur administrasi negara harus
memperhatikan kepentingan warga agar kesejahteraannya tercapai.Agar
tercapainya kesejahteraan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan
profesional dalam menjalan pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu hal yang
sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga semua orang membutuhkan
pekerjaan. Makna dan arti penting pekerjaan tercermin dalam Pasal 27 Ayat (2)
UUD 45 menyatakan :
3Bambang Sutiyoso, 2006, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang
Pasti dan Berkeadilan, UII Pers ,Yogyakarta,hlm 28
4Sri Hartini, Setaijeng Kadarsih,dkk 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar
Grafika, jakarta, hlm 5
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”
Pekerjaan mempunyai arti penting bagi manusia, karena dengan bekerja
mereka mengharapkan penghasilan agar bisa hidup layak dengan terpenuhinya
segala kebutuhan diri sendir dan keluarga. Hal ini juga diatur dalam Pasal 28D
Ayat (2) UUD 45 , yang menyatakan :
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Berdasarkan uraian pasal di atas, maka setiap orang yang bekerja
mengharapkan gaji/upah yang merupakan hak dari tenaga kerja. Tenaga kerja
meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal.5Salah satu tenaga kerja
adalah pegawai negeri yang merupakan pegawai aparatur sipil negara.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, menyatakan :
“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Pegawai aparatur sipil negara ini yang telah mengabdikan dirinya kepada
negara berhak atas gaji atau penghasilan, dimana penghasilan tersebut akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akan meningkatkan
kesejahteraan hidup. Hal ini telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , menyatakan :
1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban
kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
5Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika,
Surabaya, hlm 1
3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap.
4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara.
5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dengan adanya gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan
pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi
dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan
kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan
tuntutan kerjanya dan dapat meningkatkan produktivitas dan menjamin
kesejahteraannya.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pemberian gaji
yang adil sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab Pegawai Negeri sebagai
aparatur sipil negara, pemerintah juga memberikan tunjangan dan fasilitas. Hal ini
telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur sipil negara, menyatakan :
1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima
tunjangan dan fasilitas.
2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan
kinerja dan tunjangan kemahalan.
3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai
pencapaian kinerja.
4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan
sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku
di daerah masing-masing.
(5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara.
(6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Salah satu tunjangan yang diberikan kepada PNS (tenaga kependidikan)
berupa tunjangan kinerja.Kebijakan tunjangan kinerja yang diberikan kepada
tenaga kependidikan juga terjadi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang. Kebijakan tunjangan kinerja diberikan berdasarkan beban kerja dengan
mempertimbangkan kelas jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan,
tetapi tidak ada kata-kata yang mengatur tentang remunerasi hanya
tunjangan kinerja.Beban kerja tenaga kependidikan merupakan besaran pekerjaan
yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali
antara volume kerja dan norma waktu.
Program tunjangan kinerja menjadi bagian dari program penataan sistem
dengan kegiatan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan sistem tunjangan kinerja.
Analisis jabatan ditujukan untuk menilai beban kerja dengan evaluasi sebagai
monitornya dan sistem tunjangan kinerjamerupakan kompensasi dari penataan
sistem beban kerja, artinya tidak ada tunjangan kinerja tanpa beban kerja, karena
tunjangan kinerja diberikan berdasarkan bobot beban kerja yang ditetapkan
melalui penentuan nilai dan kelas jabatan (analisis jabatan).6
Pemberian tunjangan kinerja kepada tenaga kependidikan di lingkungan
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini juga didasarkan dengan jabatan,
kelas jabatan, unit kerja, tetapi dalam pelaksanaan terdapatketidak seragaman
pemberian tunjangan kinerja ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik
mengambil judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN DI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS”
G. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas,
sebagai berikut :
6Purwanto,2011, Fenomena Tunjangan Berbasis Kinerja Dalam Perspektif
Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, hlm 13-15.
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap
Tenaga Kependidikandi Fakultas Hukum Universitas Andalas?
2. Apakah Kendala-Kendaladalam Pelaksanaan Tunjangan Kinerja terhadap
Tenaga Kependidikandi Fakultas Hukum Universitas Andalas ?
H. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja terhadap
tenaga kependidikandi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian tunjangan
kinerja terhadaptenaga kependidikandi Fakultas Hukum Universitas
Andalas.
I. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai
bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja
terhadap tenaga kependidikandi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
b. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat pada perkuliahan
secara teori dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada
dalam masyarakat.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi
perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Administrasi Negara.
2. Secara Praktis
a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan
kebijakan bagi pemerintah mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan
kinerjaterhadap tenaga kependidikanpada umumnya dan di Fakultas
Hukum Universitas Andalaspada khususnya.
c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia dan agar masyarakat mengetahui tentang
bentukpelaksanaan pemberian tunjangan kinerja terhadap tenaga
kependidikandi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
J. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah
sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah
pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu pendekatan masalah
melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang
berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah
yang akan diteliti baik melalui kepustakaan maupun melalui peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Penulis juga
melakukan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian ini bersifat
deskriptif yaitu memberikan gambaran atau rumusan tentang
permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.7
2. Sifat penelitian
7Bambang Suggono, 1996, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Grafindo Persada,
Jakarta, hlm 15.
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya berusaha
menggambarkan dan menganalisa objek penelitian mengenai pelaksanaan
tunjangan kinerjaterhadap tenaga kependidikandi Fakultas Hukum
Universitas Andalas.
3. Jenis dan sumber data8
Jenis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan.
Dalam hal ini Penulis memperoleh data primer dengan melakukan
wawancara dengan bagian umum dan keuangan Fakultas Hukum
Universitas Andalas.
b. Data Sekunder
Data ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan
hukum untuk data sekunder ini ada 3 (tiga) macam:
1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
8Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana,Jakarta, hlm 143-146
d) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan.
e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107
Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil
penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum.
3) Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur-literatur yang
ada.9
4. Teknik Pengumpulan Data
a) Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya
jawab antara responden dengan penulis dimana penulis terlebih dahulu
harus menyusun daftar wawancara secara semi terstruktur dan
dikembangkan sesuai dengan penelitian. Dalam teknik pengumpalan
data dalam penelitian ini, penulis mewawancarai :
2) Kepala Bagian Umum dana Tata Usaha Fakultas Hukum
Universitas Andalas.
9Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm52.
3) Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Infrastruktur Fakultas
Hukum Universitas Andalas.
4) Beberapa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Hukum
Universitas Andalas.
b. Studi Dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan
mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga
kependidikan
5. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data.10
1) Pengolahan data yang dilakukan penulis adalah Editing. Editing adalah
proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi
yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu
kehandalan data yang hendak dianalisis.11
2) Analisis Data
Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data
dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data
yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan
pengetahuan dari penulis sendiri
